Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) membeberkan 2 permintaan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dilantik sebagai Asisten Presiden pada 2016. 

Permintaan pertama, BKS diminta meningkatkan konektivitas transportasi udara, darat, dan air.

Pesan kedua, BKS diminta memberdayakan operator transportasi dan memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selama delapan tahun mendukung Jokowi, mulai Kabinet Kerja 2014-2019 [sejak 2016] dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, BKS mengaku belum bisa menanggapi dua pesan Jokowi secara utuh.

Bukan karena gagal, BKS menegaskan penyelesaian tidak pernah ada karena Indonesia ingin melanjutkan.

“Tentunya hidup, bekerja, mengoptimalkan selalu ada niat. Saya terima, ini belum berakhir. Karena endingnya tidak pernah terjadi,” kata BKS saat peluncuran penjualan buku biografi ‘BKS: Dari Underdog Menjadi Menteri’ . Gramedia Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

BKS meninggalkan beberapa evaluasi. Yang pertama menyangkut keselamatan sektor transportasi Indonesia. Kedua, terkait upaya Indonesia untuk mengadaptasi transportasi kendaraan listrik ramah lingkungan di dalam negeri, yang menurutnya memerlukan komitmen lebih kuat dari pemerintah.

BKS mencontohkan pemerintah China yang memiliki komitmen kuat di sektor ini, sehingga dalam waktu kurang dari 10 tahun ekosistem kendaraan listrik akan sangat masif, berbeda dengan Indonesia yang menurutnya belum optimal.

Penilaian lainnya, kemacetan di kota-kota besar di Indonesia masih belum bisa ditangani oleh pemerintahan baru. 

Namun BKS cukup berbangga dengan apa yang belum rampung itu, karena masanya setidaknya memberikan “benih” untuk terus berkiprah di Kementerian Perhubungan setelah pensiun.

“Kita sudah mulai sekarang, Jerman mendukung KRL di Surabaya. Bank Dunia mendukung BRT [Bust Rapid Test] di Medan dan Bandung. Saat ini, Jerman sedang mencari tempat lain yang bisa digunakan,” kata BKS.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel