Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku sedang mengkaji atau menghitung besaran dana pemerintah untuk anggaran yang sehat dalam pengelolaan kabinet super Prabowo-Gibran.

Nanti kita pelajari, ujarnya kepada wartawan usai makan siang bersama Presiden Jokowi di Istana Madika, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, Peneliti Celios Galau D. Muhammad menyebut pembagian jabatan menteri dan wakil menteri pada masa Prabowo Subianto bisa saja menimbulkan kekacauan besar dalam APBN.

Tidak mungkin, Kementerian, Menteri, dan Wakil Menteri terus membayar gaji para pejabat tersebut. Anggaran akan ditingkatkan untuk gedung perkantoran dan pensiun.

“Jika wakil menteri diangkat, belanja negara akan meningkat, termasuk gaji pekerja, pembelian kendaraan pemerintah, peralatan kantor, serta dana pensiun menteri dan wakil menteri,” kata laporan itu, Kamis. (17.10.2024).

Eksodus pendatang baru ini meningkatkan ketidakstabilan keuangan negara akibat tidak terpenuhinya utang dan perekonomian negara.   

Misalnya, tahun depan utang pemerintah sebesar Rp 800,33 triliun, belum termasuk utang bunga lebih dari Rp 500 triliun.

Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (Celios) melihat APBN berpotensi meningkat sebesar Rp 1,95 triliun, di luar penggunaan sumber daya dari pembangunan gedung perkantoran/gedung lembaga baru.

Analisis Celios menunjukkan anggaran bisa meningkat Rp 1,95 triliun dalam lima tahun ke depan akibat merger minyak, kata Galau. 

Merujuk perkiraan Celios, pembengkakan tersebut disebabkan oleh kenaikan anggaran menteri dan wakil menteri sebesar Rp 389,4 miliar per tahun. 

Celios menilai gaji dan tunjangan yang diberikan kepada menteri adalah Rp150 juta per bulan dan Rp100 juta per bulan untuk asistennya. Sementara anggaran operasionalnya diperkirakan Rp 500 juta per orang, termasuk perjalanan dinas dan pegawai.

Jika menilik pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, besaran gaji para pejabat tersebut diperkirakan bendahara negara sebesar Rp387,6 ​​miliar per tahun. 

Sementara perkiraan jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri sehingga menarik APBN senilai Rp 777 miliar per tahun.

Artinya, terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp389,4 miliar per tahun dari pembagian gaji era Jokowi hingga era Prabowo. Untuk lima tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1,947 miliar atau Rp1,95 triliun perlu disediakan oleh Bendahara Negara.

Celios menegaskan, langkah ini merupakan perhitungan yang disederhanakan dengan memperkirakan besaran anggaran daerah, tidak termasuk biaya pembangunan fasilitas baru.

Angka yang lebih tepat bisa dihitung secara detail setelah terbentuknya kementerian baru, namun setidaknya angka tersebut menunjukkan kemampuan kenaikan anggaran membebani APBN.

Peningkatan tersebut setara dengan anggaran Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2025 senilai Rp360 miliar.

Tonton Google News dan berita serta artikel lainnya di WA Channel.