Bisnis.com, Jakarta – Mulai tahun 2025, Bank Indonesia (BI) akan melakukan reformasi insentif kebijakan likuiditas berupa imbal hasil GWM bagi bank yang menyalurkan kredit pada sektor prioritas yang bersifat mendorong atau menciptakan lapangan kerja (padat karya).

Presiden Bank Sentral Indonesia Perry Warjiu mengatakan partainya sedang menyelesaikan kebijakan baru yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025.

“Rencana ini akan kita laksanakan mulai 1 Januari 2025 kawan, sedang kita finalisasi. Sektor-sektor [prioritas] yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, serta tenaga kerja pengolahan. Industri.” ujarnya dalam konferensi, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya sektor ini, kredit juga disalurkan perbankan ke sektor transportasi, pariwisata, dan kreatif. Perumahan, termasuk perumahan rakyat.

Saat ini, perbankan mendapatkan Insentif Kebijakan Likuiditas Tinggi (LCI) jika memberikan kredit pada sektor-sektor prioritas yaitu sektor hilir (mineral dan non-mineral), perumahan, pariwisata dan otomotif, komersial, LGA dan sektor jasa sosial.

Perry menegaskan, insentif KLM akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor prioritas berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). Besaran penurunan GWM tergantung sektor dan jumlah kredit yang disalurkan.

Jawaban bankir

Menanggapi rencana tersebut, CEO PT Regionalerengu Pank dan Buntin Tbk. Yodi Rinaldi dari Bank BJB (BJBR) mengatakan dengan kondisi saat ini, mendorong penyaluran kredit ke sektor tenaga kerja akan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan membantu pendapatan masyarakat naik sehingga konsumsi kembali naik,” ujarnya kepada Besense, Kamis (17/10/2024).

Patut dicatat bahwa di sektor ketenagakerjaan seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan, pangsa ketiganya di BJBR sangat tinggi, yaitu lebih dari 15%.

Proyek perumahan di kawasan Sevastra Bandung, Jawa Barat, Selasa (03/09/2024).- JIBI/Bisnis/Rachman.

Menurutnya, hadirnya insentif KLM ini tentunya akan memberikan peluang likuiditas yang lebih besar bagi BJB sehingga bisa lebih efisien dalam penyaluran kredit.

Begitu pula dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menilai langkah bank sentral dalam memberikan stimulus tersebut pada sektor lapangan kerja, termasuk sektor perumahan. Sebab, mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya pada pembiayaan sektor perumahan, kebijakan ini tentunya akan membantu dalam memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit sektor perumahan karena sektor ini juga berdampak pada 185 subsektor lain yang layak,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa lima pekerja akan tertarik pada setiap rumah, sehingga dengan membangun 100.000 rumah, lima ratus ribu pekerja akan tertarik dalam setahun.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa BTN merupakan pemain kunci dalam program baru tiga juta perumahan yang diprakarsai pemerintah, sehingga tambahan likuiditas dari pengurangan giro wajib minimum akan membantu BTN meningkatkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Pada saat yang sama PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) telah memulai peninjauan strategi penyaluran kredit dalam rencana pemberian insentif likuiditas makroprudensial (MPL) kepada sektor tenaga kerja.

Afdinal Al Masih, Kepala Manajemen Kepatuhan Bank Oak, mengatakan langkah tersebut mencerminkan kebijakan proaktif BI yang memfokuskan perhatian pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas. 

Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, karena dengan perubahan insentif, BI mendorong perbankan untuk lebih aktif memberikan pinjaman kepada sektor tenaga kerja. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel