Bisnis.com, Jakarta – Bodi Santoso diperkirakan menjadi Menteri Perdagangan (Mandag) periode 2024/2029. Diketahui, Sekjen Kementerian Perdagangan diundang Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (14/10/2024) di Kenya. 

Meski belum diketahui, Bodi Santoso harus mempersiapkan diri dan mencari solusi permasalahan dunia usaha, salah satunya impor produk yang tengah menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. 

Bahkan, Institute for Economic Development and Finance (INDEF) meminta Menteri Perdagangan yang baru melindungi pasar dalam negeri dari “banjir” produk impor. 

Andriy Satrio, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, mengatakan gencarnya produk impor terus menjadi wabah bagi pelaku industri lokal. 

Menteri Perdagangan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harusnya mampu meningkatkan industri dalam negeri dan melindungi pelaku usaha dari gempuran impor.

Fokus utama saat ini adalah bagaimana melindungi pasar dalam negeri, bagaimana meningkatkan efisiensi industri, kata Andrey kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Andrey mengatakan, saat ini permintaan dari China sedang menurun. Selain itu, Tiongkok sedang menghadapi krisis kapasitas industri sehingga Negeri Tirai Bambu bisa mulai mengekspor ke negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia yang memiliki pasar sangat besar.

“Menurut saya, bagaimana kita bisa melindungi pasar dalam negeri adalah salah satu hal yang harus segera dilakukan Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga berharap Menteri Perdagangan selanjutnya dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian/departemen lain untuk menciptakan arah kebijakan yang tepat.

Selain itu, pemberantasan mafia di dunia usaha juga harus menjadi perhatian Menteri Perdagangan baru dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Impor pakaian bekas.

Kementerian Perdagangan tak menampik situasi impor kain bekas ilegal masih menghambat pertumbuhan produktivitas Industri Tekstil dan Tekstil (T&T) akibat membanjiri pasar dalam negeri. 

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuga mengatakan, pihaknya telah meminta berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI, untuk menghentikan impor pakaian bekas ke Tanah Air. 

“Impor pakaian bekas adalah ilegal menurut peraturan dan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Kami juga bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, bea cukai, dan lain-lain, untuk melarang impor bahan bekas.” . Saat saya bertemu Jerry baru-baru ini di DPR.

Ia mengatakan, operasi pertama yang dilakukan bekerja sama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teton Masdoqi yakni penggerebekan di pasar dan pemusnahan langsung pakaian bekas impor. 

Hal ini juga memastikan tidak ada lagi impor barang hulu ilegal. Namun di sisi lain, pemerintah masih memperbolehkan pedagang menggunakan saham di pasar. 

“Ada batas toleransi bagi pedagang. Tapi ingat, ada barang yang boleh dipakai di dalam negeri, tapi tidak boleh diimpor. Kami akan pastikan gudang-gudangnya diperiksa untuk memastikan tidak ada aktivitas impor ilegal,” ujarnya. dikatakan  Sebagian mafia kredit dan minyak goreng

Selain menangani permasalahan produk impor, Kementerian Perdagangan (Kamandaag) juga bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman kepada 49 produsen fraksi minyak goreng dan adanya mafia tersembunyi dalam rantai pasok.

Moga Samatupang, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, mengatakan proses pembayaran ke produsen sekitar 90 persen. Masih ada tujuh perusahaan yang hasil pengujiannya akan dikoreksi oleh PT Sucofindo sebagai surveyor yang ditunjuk pemerintah.

“Masih ada 7 perusahaan lain yang masih melakukan penyesuaian hasil pengujian Sucofindo,” kata Moga saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Senin (7/10/2024).

Saat memastikan apakah pelunasan utang berulang tersebut bisa selesai tahun ini, Moga mengatakan hal itu tergantung pelaku usahanya. Menurut dia, proses pembayaran bisa selesai asalkan produsen menyetujui hasil uji PT Sucofindo.

Masalahnya masih ada perbedaan yang perlu diperbaiki, ujarnya. 

Jika pemilik usaha tidak puas dengan hasil persetujuan PT Sucofindo, Moga dipersilakan mengajukan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Berdasarkan catatan Bisnis, awalnya ada 59 produsen minyak goreng yang terdaftar mengikuti program minyak goreng dengan harga Rp 14.000 pada Februari 2022.

Namun berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Perdagangan, hanya ada 49 produsen yang mengajukan klaim penghitungan defisit. Hal ini karena sekitar 4 produsen belum mengajukan klaim daur ulang kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya telah memasukkan angka nol dalam tagihan daur ulang mereka.

Dari 49 produsen tersebut, 14 diantaranya telah disetujui Badan Pengelola Dana Sawit (BPDPKS) untuk memulai pembayaran pada Juni 2024.

“Kemarin statusnya 49, 14 produsen sudah kita setujui setelah dokumennya lengkap. Minggu depan kita bayar,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdul Rachman kepada Kementerian Perindustrian (Kampanye) pada Kamis (20/6/2024). di kantor.

Setelah itu, 3 produsen yang disetujui pihaknya untuk pembayaran sebagian pinjaman dan 7 badan usaha lainnya sedang dalam proses pengisian dokumen yang diperlukan BPHDM.

Dengan demikian, masih ada 25 pabrik minyak yang belum menyerahkan dokumen lengkap ke BPDM sehingga belum bisa melunasi pinjamannya.

Secara rinci, Eddie juga menjelaskan proses pelunasan pinjaman pengisian minyak goreng. Berdasarkan prosedur standar BPDPKS, pihak tersebut telah menerima hasil pemeriksaan dari Kementerian Perdagangan.

Setelah itu, produsen yang tercantum dalam hasil verifikasi sebagian klaim harus menyerahkan dokumen lengkap seperti faktur dan faktur pajak kepada BPDPKS.

Setelah melengkapi dokumen, BPDPKS menyetujui pembayaran kepada produsen kepada bendahara.

Eddy mengatakan, total tagihan fraksi minyak goreng yang tercatat dalam hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan mencapai Rp474 miliar. Dia memastikan BPDPKS menyalurkan kredit sebagian langsung ke produsen minyak goreng dan bukan ke pengecer modern. 

“Kami tidak ada hubungannya dengan ritel, kami punya kontrak dengan produsen,” ujarnya.

Sementara itu, sisa “bau” kasus mafia minyak goreng masih terus berlanjut di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Belakangan ini, pengunduran diri Erlanga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar kerap dikaitkan dengan hal tersebut, meski belum terbukti.

Pemberantasan mafia minyak goreng – yang pada kasus-kasus sebelumnya melibatkan pihak internal Kementerian Perdagangan dan swasta – seharusnya menjadi fokus Menteri Perdagangan yang baru.     Respon positif dari pemberi kerja

Tugas berat Bodi Santoso – jika benar terpilihnya Prabowo sebagai Menteri Perdagangan baru – nampaknya bisa dibilang lebih mudah berkat respon positif dunia usaha. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Sutrisno menilai Bodi Santoso sangat paham dengan persoalan bisnis, khususnya perdagangan luar negeri. 

Selain itu, Bodi Santoso juga pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan, seperti Kepala Otoritas Perdagangan dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Luar Negeri Republik Tajikistan. Berdagang.

“Beliau paham betul tentang perdagangan luar negeri atau ekspor,” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Senada, Kepala Hubungan Antar Lembaga DPN Apendu Sirman Samanjuring memperkirakan Buddy Santoso akan menjadi sosok yang profesional dan berkompeten jika dipercaya mengemban jabatan Menteri Perdagangan.

“Kalau beliau jadi menteri, berarti itu jabatan karir di Kementerian Perdagangan. Artinya beliau sudah memahami fungsi penting Kementerian Perdagangan,” kata Sarman.

Sirman berharap ke depan Kementerian Perdagangan di bawah Buddy Santoso mampu lebih mengendalikan harga komoditas, menjaga pasokan dan permintaan, serta mendorong industri dalam negeri di negaranya.

Sementara itu, Beni berharap Kementerian Perdagangan dapat melindungi industri dalam negeri dan juga mengkaji ulang seluruh perjanjian dagang dengan negara mitra serta menerapkan strategi bisnis yang cerdas untuk memperluas negara mitra dagang.

Menurut informasi dunia usaha, Bodi Santoso bukanlah orang baru di Kementerian Perdagangan. Dia telah memegang banyak posisi di kementerian.

Baddi tercatat menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2022 hingga 2024. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Perdagangan dan Perekonomian Indonesia (KDEI) di Taipei dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya pada tahun 2010, Bodi Santoso bergabung dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan sebagai Kepala Subdit Ekonomi Kreatif dan kemudian dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India. Selain itu, Buddy saat ini menjabat sebagai Presiden Perusahaan Makanan Milik Negara ID Food.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA