Bisnis.com, JAKARTA – Program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai tidak cukup terealisasi hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengakui, pemerintah perlu menjalin kerja sama yang kuat dengan pihak swasta ke depan agar program ini bisa terlaksana.

“Mengandalkan APBN saja tidak cukup, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya adalah kerja sama,” jelasnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024). ) ).

Kerja sama sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan pihak swasta dan pengembang saja, namun Iwan mengusulkan agar pelaksanaan program tiga juta rumah juga harus didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya, imbuh Iwan, alokasi APBD untuk sektor perumahan saat ini sangat kecil. Oleh karena itu, Iwan menilai APBD merupakan alternatif yang bisa digunakan.

“Sekarang APBD dari segi perumahan sangat terbatas, tapi saya dorong untuk APBD,” jelasnya.

Agar hal tersebut berhasil, dia mengaku lebih mendukung adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 (Pemda). Usulan ini dibuat untuk mendorong kontribusi APBD terhadap penyediaan perumahan rakyat.

Sebelumnya, adik laki-laki Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan salah satu tanggung jawab pemerintahan Prabowo Subianto adalah fokus membangun 3 juta rumah dalam setahun.

Hashim yang juga Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibrani akan fokus pada peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan hidup masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

“Program ini diharapkan dapat membangun lebih dari 30 juta unit rumah baru dalam 10 tahun ke depan, yang terbagi dalam wilayah pedesaan dan perkotaan,” kata Hasyim.

Nantinya, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Hashim mengatakan nantinya akan dibangun 2 juta rumah di pedesaan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa yang melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita nasional.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel