Bisnis.com, Jakarta – Usai presiden terpilih Prabowo Subianto melantik Mr. Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (MENKU), rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah masih simpang siur.

Di sisi lain, Pak Mulyani jelas-jelas menolak pembentukan badan pendapatan negara. Di sisi lain, Kelompok Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut masih ada peluang untuk membentuk lembaga pendapatan di daerah, meski perlu waktu untuk ‘berkembang’.

Visi dan misi Asta Sita Prabowo-Gibran antara lain rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nantinya akan bertugas menaikkan tarif pajak.

Namun setelah bertemu dengan Prabowo pada Senin malam (14/10/2024), Pak. Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan akan tetap satu. Ia tampaknya mempermudah pemisahan Departemen Pajak dan Kementerian Keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Angawira dari Pemilih Muda Prabowo-Gibran menjelaskan, pernyataan Pak Mulyani hanya menggambarkan situasi saat ini. Kedepannya masih terbuka peluang untuk membentuk badan pendapatan daerah 

Namun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Pendapatan Negara sebagai strategi jangka panjang untuk memperbaiki keuangan pemerintah, khususnya di bidang pajak, sehingga tidak serta merta bisa diperoleh.

“Jika Pak Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan, pasti akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan ini,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menegaskan, pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji berbagai kebijakan sesuai dengan prospek perekonomian. Itu, lanjutnya, adalah kemungkinan adanya reformasi kelembagaan.

Oleh karena itu, Angga menyebut rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah di daerah masih belum terealisasi. Namun, perlu waktu untuk melakukan penyesuaian nantinya melalui pembicaraan antara Prabowo dan kelompok ekonomi kabinetnya.

“Pak Prabowo juga fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Jika Badan Pendapatan Negara dianggap sebagai alat yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, maka tentu ada peluang untuk mewujudkannya dengan mempertimbangkan saran dari Smt. .Pak Mulyani,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel