Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu menceritakan alasan pidato penghapusan pajak bumi dan bangunan sebesar 16% pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan ini awalnya diutarakan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan lalu.

Dalam skema tersebut, pemerintah memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Pidato ini disebut-sebut akan berjalan pada 1-3 tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Nixon mengatakan pidato penghapusan pajak properti merupakan usulan perusahaan. Dalam pandangannya, penghapusan PPN dan BPHTB harus dilakukan untuk mewujudkan target pemerintah membangun 3 juta rumah di masa depan.

“Salah satu syarat tercapainya target 3 juta rumah adalah dengan menekan biaya-biaya awal yang selama ini menjadi beban masyarakat untuk memiliki rumah,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024). . 

Selain itu, usulan pembebasan pajak akan menyasar tiga jenis perumahan bersubsidi, yaitu perumahan desa, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBH), dan perumahan perkotaan. 

Nixon mengatakan, emiten bank pemerintah ini juga mengusulkan pemberian insentif untuk tipe Urban House berupa premi asuransi atau premi penjaminan yang diharapkan ditanggung oleh negara. 

Jika biaya premi asuransi dihilangkan, maka sekitar 20% biaya awal akan hilang, sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli rumah bisa meningkat. 

“Yang menyulitkan masyarakat membeli rumah saat ini bukanlah DP [Pendampingan], melainkan biaya PPN, BPHTB dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil.” total biaya. sekitar 20-21%,” kata Nixon. 

Di sisi lain, dia menyatakan pembebasan PPN tidak secara langsung menyebabkan hilangnya pendapatan negara, karena masyarakat kemudian membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Dengan begitu pendapatan negara tetap terjaga.

“Pada dasarnya penerimaan PBB terus berlanjut setiap tahun, sedangkan PPN hanya dibayarkan satu kali. Jadi idenya untuk mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mencicil membeli rumah,” tutupnya. 

Semua pidato tersebut selama ini masih bersifat usulan dan belum menjadi keputusan. Meski demikian, Nixon berharap semua biaya tersebut bisa diampuni dan target pembangunan 3 juta unit yang diusung Prabowo-Gibran bisa tercapai.  

 ________________

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel