Bisnis.com, Denpasar – Menteri Pertanian dan Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimulthi Yudhoyono menekankan percepatan pemetaan lahan di seluruh daerah. Tujuannya untuk menghentikan praktik mafia tanah dan mencegah konflik jangka panjang 

Pengumuman itu disampaikan Agus pada Selasa (21/5/2024) saat menghadiri tiga agenda sekaligus di Kantor Gubernur Bali dan Kantor Pertanahan Kota Denpasar.  

Menteri yang akrab disapa AHY ini mengatakan, Bali merupakan salah satu provinsi yang penting dari segi wilayah. Bagaimana bisa kedua kabupaten/kota di Bali itu tidak dicanangkan terlebih dahulu dalam hal peruntukan bidang tanah 

Hari ini diumumkan empat wilayah Bali, Zembrana, Gianaar, Tabanan, dan Bangli telah selesai dibangun. Dengan demikian, dari sembilan kabupaten/kota di Bali, hanya tiga kabupaten/kota yang masih belum lengkap yakni Boling, Klungkung, dan Karangasem. 

“Dengan dicanangkannya empat wilayah penuh, kita semakin punya kepastian, dan masyarakat juga punya kepastian hukum atas tanahnya,” kata AHY di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (21/5/2024). 

AHY mengatakan, pemetaan bidang tanah secara menyeluruh akan mendorong investasi dan investasi langsung di suatu wilayah, dalam hal ini Bali, yang sebagian besar sudah terpetakan. Ia mengatakan, 98% bidang tanah di Bali sudah dipetakan dan 85% sudah disetujui. 

Namun, dia mengingatkan, penataan ruang perlu diperhatikan secermat mungkin untuk meminimalisir konflik lahan atau wilayah. 

Ia menambahkan: “Tetapi saya ingatkan bahwa penataan ruang harus sebaik mungkin, agar masyarakat tidak terpaksa pindah dari rumahnya.” 

Sekadar informasi, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Komprehensif (PTSL) telah diluncurkan pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY mengatakan program tersebut telah meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar atau ditunjuk untuk bersertifikat sebesar 250% selama tujuh tahun terakhir.

“Tahun 2017 sudah disetujui 46 juta bidang tanah. Tahun 2024, hingga bulan April tahun ini, alhamdulillah jumlahnya kini sudah mencapai 112 juta bidang tanah. Ini merupakan prestasi dibalik kerja keras kita semua, tidak hanya ATR/BPN saja. kata jenderal Partai Demokrat itu. Presiden juga mengatakan. 

Sekadar informasi, Menteri Negara Reformasi Birokrasi (PanRB) Abdulla Azur Anas turut serta dalam kunjungan AHY ke Kantor Gubernur di Bali. 

Dalam kunjungan kerja tersebut beliau juga meluncurkan implementasi e-service, e-service kendaraan bergerak di Provinsi Bali; Penyerahan sertifikat tanah elektronik untuk properti BMN/BMD/BUMN, tanah wakaf, dan tanah perseorangan. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel