Bisnis.com, JAKARTA – Sejak tercatatnya transaksi positif pada tahun 2021, kinerja perdagangan aset kripto di Tanah Air belum menunjukkan hasil yang terlihat. Pemerintah beralasan penurunan transaksi aset kripto disebabkan oleh peristiwa siklus yang terjadi di industri, termasuk musim dingin kripto.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan menjelaskan, ada fenomena baru dalam perdagangan aset kripto yang disebut crypto winter, yaitu transaksi rendah setelah mencapai nilai tinggi.

Tak lain, kata Kasan, penurunan pada tahun berjalan 2022 – 2023, nilai perdagangan menurun dari Rp 859,4 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 306,4 triliun pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 hanya Rp 149 triliun.

“Transaksi aset kripto akan mulai menurun pada tahun 2022 hingga 2023. Sebab, dalam perdagangan aset kripto terjadi yang disebut dengan crypto winter yang artinya biaya transaksi rendah setelah mencapai nilai tertinggi,” ujarnya kepada Bisnis. baru-baru ini.

Dalam lalu lintas tersebut, kata Kasan, bisnis aset kripto tertinggi di pasar dalam negeri terjadi pada tahun 2021. Sebab di tengah pandemi Covid-19, aset kripto menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. . .

Secara keseluruhan, fase pemulihan perdagangan mata uang kripto di Indonesia dinilai hanya bersifat sementara. Dalam hal ini, pemerintah meyakini musim kripto di Indonesia sudah mendekati tahap akhir.

Bahkan, Kasan sangat yakin nilai fisik pasar aset kripto tahun ini bisa meningkat 300% – 400% dibandingkan tahun 2023. Jika dihitung, maka harga pasar akan mencapai puncaknya di angka 596 pada pertengahan tahun 2024 Rp triliun. .

Selama periode Januari – Agustus 2024, Bappebti mengungkapkan pasar fisik aset kripto di Indonesia mencapai 393,01 triliun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bappebti telah menyiapkan langkah-langkah strategis. Integrasi, penerapan regulasi seperti pengembangan produk dan bisnis; menciptakan ekosistem aset kripto seperti pertukaran, kliring, database terintegrasi, dan eksekusi berbasis aturan.

Mendorong pedagang pasar fisik aset kripto (CPFAK) agar segera menjadi PFAK; mempromosikan literasi komunitas tentang metode perdagangan kripto yang sehat.

Kemudian berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (LAA) seperti Kejaksaan Agung dalam meningkatkan pemulihan aset dan penanganan barang bukti berupa aset kripto dalam kasus pidana.

Disusul dengan penguatan peran pengawasan teknologi informasi dimana Bappebti menjadi bagian penting dari Definitive Task Force bersama 11 lembaga/lembaga lainnya serta Financial Action Task Force (FATF).

Berikutnya, memperkuat peran Komite Aset Kripto bagi pengembangan industri aset kripto di Indonesia; dengan kegiatan untuk mempromosikan pengembangan produk buatan bursa kripto di Indonesia.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel