Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah didesak untuk meningkatkan kapasitas petani lokal agar siap menerima berkah dari program pangan bergizi gratis berkualitas yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Jibran Rakabuming Raqa. 

Peternak lokal harus berpartisipasi, pemerintah akan membuka pompa impor sapi perah untuk program ini.

Pengawas Pusat Reformasi Ekonomi (Utama) Pertanian Eliza Mardian melihat adanya dampak positif bagi petani lokal melalui program MBG jika diikutsertakan pada peternak lokal.

Namun, sebelum mengimpor jutaan sapi perah, Eliza terlebih dahulu meminta bantuan peternak dalam peningkatan kapasitas (capacity building).

“Karena jika sapi diberikan langsung ke peternak, maka peternak harus melakukan beberapa penyesuaian, misalnya ketersediaan lahan kandang, pengelolaan, ketersediaan pangan, tenaga kerja, dan penggunaan teknologi,” ujarnya, Kamis (10). . /10/2024).

Tanpa persiapan, lanjutnya, peternak lokal akan terkejut ketika mereka mengelola tambahan satu juta ekor sapi perah.

Selain itu, jika pemerintah menggunakan program untuk menarik investor agar membuka peternakan besar, perlu juga ditanyakan apakah peternak lokal dapat menjadi mitranya. Dalam hal ini, peternak menjual produksi susunya kepada perusahaan.

“Karena kalau para peternak ini menjadi peternak di peternakan besar ini, peternak kita tidak akan berhasil. “Peternak itu juga pengusaha kecil, kalau dijadikan buruh bukan peternak, tapi buruh peternakan,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan capaian kerja sama antara peternak lokal dengan perusahaan besar masih rendah.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perusahaan susu bekerja sama dengan koperasi masyarakat peternak. Hal ini tertuang dalam Keputusan 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengusaha yang memiliki pengolahan susu atau bekerja sama dengan pengusaha yang memiliki mitra pengolahan susu dengan peternak lokal.

Sayangnya, kata Eliza, situasi lokal menunjukkan bahwa perusahaan yang bekerja sama dengan peternak lokal hanya mencakup kurang dari 20% perusahaan pengolahan susu.

Artinya pemerintah tidak terlalu mengontrol kerja sama ini. “Harus ada kompensasi dan sanksi bagi operator pengolahan susu yang tidak bekerjasama dengan peternak lokal,” ujarnya.

Sementara itu, jika kondisi ini terus berlanjut, Elisa berpendapat ada kemungkinan peternak lokal tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan pasar lebih baik.

Karena itulah Eliza meminta pemerintahan Prabowo-Gibran mengikutsertakan petani lokal. Karena akan menggairahkan perekonomian lokal dan menjamin pasar bagi para peternak.

“Jika semua perusahaan besar bekerjasama dengan peternak maka akan terjadi transfer ilmu sehingga peternak bisa berkembang,” tutupnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel