Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan sistem komunikasi kabel laut Palapa Ring Integrasi (SKKL) mungkin tertunda. Direncanakan beroperasi pada 2027, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap sejumlah faktor yang mempengaruhi peta jalan pengembangan Palapa Ring Integrasi.

Palapa Ring Integrasi merupakan jaringan backbone yang mengintegrasikan jaringan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. 

Infrastruktur ini terbagi menjadi dua bagian, kabel laut sepanjang 11.182 kilometer dan kabel darat sepanjang 2.924 kilometer yang menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Lapangan Kerja dan Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinator Kementerian Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan, faktor ketersediaan sumber daya dan perizinan mempengaruhi lama operasional integrasi Palapa. cincin.

Durasi pembangunan SKKL Integrasi Palapa Ring juga bergantung pada beberapa faktor, seperti izin pemasangan kabel bawah laut, kondisi geografis, kerumitan teknis, dan ketersediaan sumber daya, kata Mohammad kepada Bisnis, Rabu (10/9/2024). .

Selain faktor-faktor di atas, ketersediaan anggaran, kondisi geografis, perizinan, dan dinamika kolaborasi pihak-pihak terkait diyakini turut mempengaruhi proses pembangunan proyek ini.

Pada tahun 2023, total panjang SKKL yang dioperasikan oleh 14 penyelenggara jaringan tetap tertutup mencapai 118.258 km, dimana 58.119 km diantaranya berlokasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dari sisi finansial, pelaksanaan proyek integrasi Palapa Ring bisa melibatkan berbagai sumber. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk proyek ini,” kata Mohammad.

Kedua, Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPPS). Model KPPS seperti build-operate-transfer (BOT) atau build-own-operate (BOO) sering digunakan untuk melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek.

Ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Lembaga seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia disebut mampu memberikan pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur strategis seperti Integrasi Ring Palapa.

Keempat, skema pendanaan. Mohammad menjelaskan, skema pembiayaan yang tepat akan dipilih berdasarkan pertimbangan kelayakan ekonomi, risiko proyek, dan tujuan pembangunan nasional.

“Cost sharing atau kemitraan publik-swasta (KPS) menjadi pilihan yang sering dipertimbangkan untuk proyek infrastruktur besar,” jelasnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel