Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan anggaran proyek tol laut tahun 2025 sebesar Rp 1,12 triliun.

Hartanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, mengatakan program tol laut akan dilaksanakan pada pemerintahan berikutnya. Sebab pada tahun 2025, usulan anggaran luar negeri sebesar Rp 1,12 triliun.

“Kami akan meminta perlindungan jalur laut ini. “Nah, mengingat itu semua, kita sudah menganggarkannya untuk tahun 2025. Jadi jalan laut ini masih berfungsi,” kata Hartanto Ditlala dan Forwahub Coffee, Selasa (8/10/2024). 

Menurut Hartanto, proyek jalan laut masa depan ini akan mencatatkan hasil hingga tahun 2024. Namun pihaknya mengakui masih terdapat kesenjangan dalam pajak laut seperti 30%. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan beban perdagangan maritim meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. 

Selama dekade terakhir, pendapatan dari laut telah meningkat secara dramatis. Pada tahun 2015 dari 30 ton 88 TEU menjadi 851,7 ton pada tahun 2024 sebesar 24.556 TEU. Selain dilakukan di pelabuhan persinggahan, Tol Laut juga bertambah dari 11 pelabuhan pada tahun 2015 menjadi 109 pelabuhan pada tahun 2024.

Jumlah kapal dan trayek juga mengalami peningkatan yaitu dari 3 kapal pada tahun 2015 menjadi 37 kapal pada tahun 2024, dari 3 trayek pada tahun 2015 menjadi 39 trayek pada tahun 2024.

“Saya tunjukkan ke depan perlu diperbaiki dan ditingkatkan,” kata Budi Karya. 

Budi Karya juga mengatakan, jalan tol masih memiliki sejumlah kendala seperti kendala finansial, kapal, dan fasilitas pelabuhan sehingga perlu terus dilakukan penelitian dan pemantauan.

Menurut Kementerian Perdagangan (Kenendag), salah satu tujuan utama program devisa adalah mengatasi ketimpangan harga atau disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Kenendag) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan, dampak positif pengurangan ketimpangan harga sangat penting di wilayah Timur Indonesia yang menghadapi permasalahan penyesuaian besar dibandingkan wilayah lain.

“Sesuai dengan laju perubahan yang menjadi indikator perbedaan harga antar wilayah, pertumbuhan Tol Maritim menunjukkan penurunan yang signifikan. Laju perubahan tercatat sebesar 14,2 persen pada tahun 2015, dan akan turun menjadi 10,25 persen pada tahun 2024. , “Dari tingkat perubahan yang menjadi indikator perbedaan harga antar wilayah, pertumbuhan Tol Maritim menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. kata Moga, Selasa (1/10/2024).

Dijelaskannya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memadukan Program Tol Laut dengan program Sinergi Ekspor Maritim (SIGM) yang meliputi pembangunan departemen di berbagai daerah, serta pertemuan bisnis dengan berbagai pelaku usaha. wilayah.

Kami berharap distribusi barang dari produsen ke konsumen akan lebih efisien dengan bantuan SIGM. Menurutnya, integrasi Program Tol Laut dan SIGM telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah serta memberikan pemerataan akses terhadap hal-hal penting dan hal penting lainnya. Selain itu, efisiensi pengoperasian Tol Laut membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat arus distribusi barang.

“Kalau kita mundur, Tol Sea Way ini adalah Perundang-undangan Presiden yang kita turunkan menjadi undang-undang di Kementerian Perdagangan. Ada 11 barang pokok, 7 barang penting dan 32 barang lainnya dalam pendistribusian Sea Way. ” jelasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA