Bisnis.com, JAKARTA – Jelang peralihan pemerintahan baru pada 20 Oktober 2024, kelanjutan program insentif industri Baterai Seperti Ina (KBLBB) akan diputuskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ini insentif kendaraan listrik diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (DTP) yang Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Kendaraan Listrik (KBL) tergantung pada baterai. . 

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 10% dari harga jual atas penyerahan kendaraan listrik tertentu yang memenuhi persyaratan tingkat dalam negeri (TKDN) sebesar 40%. 

Masa kebijakan PPN DTP yang diatur dalam PMK 8/2024 adalah masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024.

Pakar praktik dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan pemerintahan baru akan berperan penting dalam mendorong perkembangan industri kendaraan listrik (EV).

“Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah dapat memperluas insentif finansial seperti pengurangan PPnBM dan BBNKB, serta memberikan subsidi langsung kepada konsumen dan produsen EV,” kata Yannes dalam Bisnis, Senin (7/10/2024).

Tak hanya insentif, menurutnya pemerintahan baru juga harus berkolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan program keuangan yang menarik agar konsumen mudah mengakses mobil listrik. 

Selain itu, dari sisi infrastruktur, perlu dilakukan percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) yang merata di seluruh Indonesia, dengan penerapan teknologi fast charging.

Menurut dia, pemerintah juga bisa memberikan izin sederhana untuk memasang alat pengisi daya di rumah dan kantor. Tak hanya itu, investasi penelitian dan pengembangan teknologi EV juga harus ditingkatkan, dengan adanya kemudahan transfer teknologi dari negara maju seperti China yang saat ini memimpin industri mobil listrik.

“Serta mendukung pembentukan pusat inovasi yang melibatkan perguruan tinggi dan industri. Prosedurnya harus disesuaikan dan dukungan teknis direkomendasikan untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, dan kualitas EV,” jelasnya. 

Tak lupa, pemerintah bersama pemangku kepentingan dan perwakilan Pemegang Merek (APM) harus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan memberikan informasi yang jelas yang akan mendorong adopsi lebih banyak kendaraan.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan listrik baterai (BEV) tercatat sebanyak 5.290 unit pada Agustus 2024, atau meningkat 23,91% dibandingkan Juli 2024 sebanyak 4.269 unit.

Di saat yang sama, penjualan kendaraan listrik hybrid (HEV) juga meningkat 23,11% per bulan menjadi 6.099 unit di Agustus dibandingkan 4.954 unit pada bulan sebelumnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel