Bisnis.com, Jakarta – Ekonom menegaskan rencana pembentukan Dana Investasi Nasional (DIN) akan bertentangan dengan keberadaan Badan Pengelola Investasi atau Otoritas Investasi Indonesia (INA). 

Tauhid Ahmed dari Institut Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef) mengatakan hal itu akan menyebabkan inefisiensi badan baru tersebut jika berada di samping INA. 

“Kalau fungsinya sama, menurut saya tidak perlu dirumuskan. Kecuali ada kewenangan lain yang lebih tinggi,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, ada beberapa skenario jika pemerintah benar-benar membentuk lembaga baru berupa DIN. 

Pertama, fokus pada INA sebagai badan usaha kuasi negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan dan terus mendapat suntikan negara.

Kedua, membedakan fokus bisnis masing-masing organisasi. Selama ini INA cenderung fokus pada infrastruktur fisik, digital, kesehatan, dan energi baru terbarukan.

Ketiga, mencabut pembentukan Dana Investasi Nasional dengan penambahan fungsi INA. Namun menurutnya, perlu dicermati apakah INA tetap menjadi operator atau sekaligus berperan sebagai regulator.

Misalnya, tugas tambahan untuk INA mencakup peningkatan pendanaan dan tugas yang dilakukan untuk meningkatkan skalanya. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membentuk lembaga baru dan sebagainya, apalagi birokrasi menjadi cukup mahal.  

“INA mungkin ada tambahan tugas. Tapi kalau bentuknya organisasi, semi-terbentuk bagi yang sudah tidak jadi pengurus, saya khawatir jadi regulator,” ujarnya. 

Lain halnya dengan Samuel Securitas Indonesia Fitra Faisal Hastiadi, Ekonom Senior yang melihat adanya kemungkinan kurang baik dalam pendirian lembaga penggalangan dana ini. 

“Harusnya hanya satu, karena sistemnya adalah kumpulan dana. Mungkin tidak efektif,” ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) dan Wakil Komandan Tim Nasional Kampanye Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Angweera mengatakan, DIN bertujuan mengelola investasi negara untuk proyek-proyek strategis. 

Ia mengatakan kemungkinan akan mengikuti model DIN dari Arab Saudi dengan dana investasi publik (PIF) atau Temasek Singapura. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel