Bisnis.com, Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) dan baru-baru ini membentuk Dana Investasi Nasional (DIN) dan Departemen Koordinasi. infrastruktur. 

Angweera, Ketua Umum Pengusaha dan Relawan Pemuda Nasional (Repnas), mengakui bahwa Prabowo-Gibran membahas DIN dan Kementerian Koordinator Infrastruktur selain Badan Gizi Nasional dan Badan Pajak Nasional yang telah banyak dibahas sebelumnya. 

“Iya [sudah dibahas],” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (10 Juni 2024).  

Angweera, Wakil Komandan Tim Kampanye Pemilih Muda Nasional (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, mengatakan DIN bertujuan untuk mengelola investasi negara pada proyek-proyek strategis. 

Dia mengatakan kemungkinan akan mengikuti model DIN Arab Saudi melalui Dana Investasi Publik (PIF) atau Temasek Singapura. 

Kementerian/organisasi lainnya, Angweera, mengatakan Departemen Koordinasi Infrastruktur akan mengoordinasikan berbagai proyek infrastruktur antar kementerian, termasuk PUPR dan Kementerian Perhubungan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Padahal, untuk hal tersebut, pemerintah memiliki lembaga pengelola investasi di bawah Otoritas Investasi Indonesia (INA) atau Kementerian Keuangan yang saat ini mengelola dana senilai Rp 160 triliun. 

Perlu diketahui, INA akan diatur melalui Keputusan Presiden tentang Lembaga Pengelola Investasi (Perpres 74/2020) mulai tahun 2021.

INA berperan penting dalam mengelola investasi pemerintah pusat dan menghubungkan calon investor dengan proyek-proyek prospektif.

Dua minggu sebelum Prabowo-Gibron menjabat, baru satu badan, yaitu Peraturan Presiden No. 1, hanya Institut Gizi Nasional yang didirikan. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Bahkan, organisasi tersebut mendapat alokasi sebesar Rp71 triliun dan akan segera memulai misinya memberikan makanan bergizi gratis. 

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel.