Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merancang anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Proyek Keluarga Harapan (PKH) pada APBN 2025 atau tahun pertama Presiden Prabowo dan pemerintahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kisaran Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun. Jumlah bantuan sosial tersebut akan menjadi rekor terbesar sejak Indonesia berdiri.

Ekonom senior Institute of Economic Development and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pemberian bantuan sosial cenderung terus berlanjut dan akan semakin menggenjot anggaran. Menurut dia, besaran Rp513 triliun pada tahun pertama pemerintahan baru terlalu besar karena akan mempersempit ruang anggaran. 

Ia mengatakan pada Selasa (21/5/2024) bahwa “dengan demikian, ruang anggaran pada tahun 2025 akan lebih terbatas karena banyak yang harus dilindungi masyarakat,”. 

Tauhid menjelaskan, pemerintahan baru pada dasarnya menginginkan ruang fiskal yang lebih luas. Artinya, dengan pergantian pemerintahan, anggaran perlindungan sosial seharusnya berkurang dibandingkan tahun lalu. 

Melihat pertengahan tahun 2019 hingga 2024, anggaran sebesar Rp 513 triliun lebih besar dibandingkan saat pandemi Covid-19. Sedangkan anggaran jaminan sosial pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 309 triliun. Artinya, anggarannya akan bertambah lebih dari Rp 200 triliun dalam lima tahun. 

Meski demikian, Tauhid menilai rancangan ini hanya sebagai landasan baku, karena pihaknya meyakini APBN yang telah ditetapkan akan diubah pada awal tahun depan. Hal ini agar lebih selaras dengan visi dan misi pemerintahan baru. 

“Ini masih menjadi dasar KEMPPKF, masih ada ruang untuk perbaikan nantinya,” lanjut Tauhid. 

Sementara itu, anggaran jaminan sosial yang mencapai angka tinggi disebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui insentif dan bantuan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan belanja tersebut merupakan upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar daerah.  

Beliau menyampaikan pada pertemuan tersebut: Melalui proyek-proyek unggulan ini, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas Jaminan Sosial untuk mengurangi beban kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. KEM-PPKF, Senin (20/5/2024).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel