Bisnis.com, Jakarta – Anggaran Indonesia untuk membangun sistem peringatan dini bencana nasional tidak mencapai Rp 1 miliar, kata Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sedangkan sistem peringatan dini bencana terdiri dari sistem peringatan dini (EWS) dan sistem informasi pencegahan bencana (DPIS).

Harapan Takaryawan, Ketua Tim Infrastruktur Kebutuhan Khusus Broadband Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengakui anggaran yang dialokasikan pemerintah Indonesia tidak terlalu besar.

Harapan melanjutkan, karena pemerintah Jepang memberikan Indonesia hibah JICA bernama DPIS yang fungsinya menghubungkan pejabat berbagai kementerian dan lembaga, serta lembaga penyiaran melalui informasi yang komprehensif.

Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mengembangkan layanan informasi bencana secara real-time berbasis komputer dan telepon seluler bagi petugas lapangan.

Karena anggaran tersebut merupakan alokasi dari Jepang yang khusus disiapkan untuk pemeliharaan, maka nominalnya untuk seluruh Indonesia tidak akan mencapai Rp 1 miliar per tahun karena bantuan Jepang, jelas Aliansi Harapan di media center. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (10 Januari 2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pengembangan dan inovasi terus meningkatkan dan memperluas cakupan penyebaran informasi kebencanaan.

Dia menjelaskan, sistem TV digital EWS memiliki dua fitur utama. Pertama, mengirim pesan teks Blast ke orang-orang di daerah yang terkena dampak secara real time tanpa membebankan biaya kepada mereka. Selain itu, terdapat integrasi dengan kementerian, lembaga, dan sistem pemerintah daerah serta penyediaan informasi kepada masyarakat yang terkena dampak.

“Kominfo telah melakukan serangkaian uji coba dengan penyedia multipleks [mux] serta vendor TV dan STB [set-top box] terhadap implementasi TV digital EWS,” kata Budi.

Oleh karena itu, Budi menghimbau masyarakat untuk menggunakan perangkat televisi digital atau set-top box yang bersertifikat Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan informasi bencana dan peringatan bahaya ditayangkan melalui siaran televisi digital.

Ia kemudian menambahkan bahwa masyarakat juga harus memastikan bahwa mereka memasukkan kode pos yang benar pada perangkat TV digital mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut sesuai untuk lokasi yang terkena dampak.​

Pihaknya bekerja sama dengan BMKG untuk menghindari adanya korban jiwa akibat gempa dan meminimalisirnya, jelasnya.

Khususnya, sistem peringatan bencana ini mengintegrasikan kementerian, lembaga, dan sistem informasi bencana daerah serta penyedia informasi bencana.

Rinciannya berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lalu ada Biro Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PVMBG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus (BPBD) Jakarta. Sistem TV digital EWS juga terhubung ke penyedia telekomunikasi dan penyiaran.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel