Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebutkan banyak kepala daerah yang memanipulasi data inflasi untuk mendapatkan insentif.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan, BPS memiliki metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional dalam pendataan.

“BPS menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Tidak ada campur tangan pihak lain,” tegasnya dalam konferensi pers, Selasa (1 Oktober 2024).

Amalia mengatakan, untuk mengukur dan memastikan data harga di daerah, BPS menggunakan metode seleksi tertentu yang sesuai dengan kaidah metodologi statistik. Ia juga kembali menegaskan, hasil terkait data yang pihaknya dapat pertanggungjawabkan secara mandiri.

Selain itu, BPS juga mempunyai metode tertentu dalam menentukan waktu, tempat dan sasaran responden data inflasi.

Sementara itu, Amalia mengatakan keberadaan pasar murah merupakan salah satu cara pemerintah pusat dan daerah mengendalikan laju inflasi.

“Pasar murah merupakan langkah nyata pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah. Pembentukan harga di daerah yang kami teliti sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar,” lanjutnya.

Tito sebelumnya mengungkapkan, kepala daerah punya cara tersendiri dalam memanipulasi laju inflasi agar tetap rendah di daerah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah memberikan sanksi kepada kepala daerah yang terbukti tidak mampu mengendalikan inflasi. Yang terburuk, mereka akan memecat kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi.

Di sisi lain, ada pula penghargaan bagi kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan sekali, lanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar hingga 10 miliar kepada pemerintah daerah yang terbukti mampu mengendalikan inflasi.

Karena itu, Tito mengungkapkan, banyak kepala daerah yang kini punya taktik licik untuk menjaga laju inflasi tetap rendah. Salah satunya, para kepala daerah akan mengunjungi BPS sebagai lembaga pendataan inflasi.

“Cara barunya, rekan-rekan direktur daerah segera mendatangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, ‘Tolong biar angkanya bagus!’ “Saya paham,” kata Tito, Kamis (26/09/2024) pada acara Penghargaan Hari Statistik Nasional 2024 yang ditayangkan di kanal YouTube BPS Statistik.

Menurut dia, jika BPS tidak mau bekerja sama mengatasi angka inflasi, maka tidak akan ada habisnya para kepala daerah. Tito menjelaskan, pemimpin daerah punya cara lain, yakni mengontrol pergerakan BPS: mereka melakukan survei di pasar mana pun.

Mantan Kapolri ini mengungkapkan, bos daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei pasar. Oleh karena itu, harga komoditas bisa menjadi murah, meskipun tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

“Tolong teman-teman BPS harus pintar-pintar cara seperti ini, [seperti] ‘Oh pak, biasanya saya ambil datanya di sana’ tapi bawa datanya ke tempat lain karena kami [pemerintah pusat] ingin mendapat data yang benar” Akurat banget jadi gak jangan salah,” tanya Tito. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel