Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dalam 19 hari ke depan.

Pasalnya, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dan digantikan oleh Menteri Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan salah satu tugas yang harus dipenuhi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah revisi Peraturan Pemerintah No. (PP 71/2019 PSTE).

Selain itu, Budi menyatakan ada kombinasi aturan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Pekerjaan rumah dalam 19 hari ini salah satunya adalah reformasi aturan khususnya tentang PDP, dan revisi PP 71 tentang pengenalan investasi khususnya di bidang ITE, penambahan pusat data dan sebagainya,” kata Budi. saat pertemuan di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Budi mengatakan, amandemen PP 71/2019 PSTE harus diterapkan agar Indonesia lebih leluasa bersaing dengan Malaysia untuk menarik investor, khususnya di bidang data center.

“Direnovasi untuk mempercantik karena kita bersaing dengan negara lain. Dengan Johor di Malaysia. Kita perlu membuat kebijakan yang lebih baik,” jelasnya.

Dia mencontohkan, harga listrik Johor yang dikenakan sebesar 8 sen/kWh serta pembebasan pajak central processoring unit (CPU) dan kartu grafis (GPU). Menurut dia, kebijakan seperti itu sebaiknya didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Iya, kebijakan moneter harus kita diskusikan dengan menteri keuangan,” ujarnya.

Selain itu, Budi menambahkan, upaya lebih lanjut harus digalakkan oleh Kementerian Penerangan dan Penerangan terkait kebenaran hukum.

Sementara itu, Budi mengatakan, dalam waktu setahun lebih, ia mengaku telah menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya. Salah satunya adalah rampungnya proyek 6.000 Base Broadcast Station atau Base Transmitting Stations (BTS) yang tercatat pada masa Johnny G Plate Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Tahun lalu kami menyelesaikan sekitar 6.000 BTS yang tercatat. Jadi proyek BTS tidak akan dicatat, tapi bisa dibangun sekitar 6.000 BTS dari total jumlah yang direncanakan,” jelasnya.

Kemudian, kata Budi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berjanji akan menghentikan perjudian online di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat.

Karena game online tidak hanya menghancurkan perekonomian negara, menghancurkan perekonomian masyarakat, menghancurkan perekonomian keluarga, tetapi juga menghancurkan keutuhan masyarakat Indonesia, ujarnya.

Selain itu, Budi menegaskan bahwa perjudian online bukanlah pendorong visi Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

Budi menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinannya mengembalikan uang proyek satelit HBS senilai Rp3,4 triliun kepada negara. Ia pun menyebut pemilu (Pemilu) 2024 akan berjalan damai.

“Pada akhirnya, tentang pemenuhan misi pemilu 2024 yang damai. Dan bisa kita bandingkan, pemilu 2024 akan lebih dingin dibandingkan pemilu 2019 dan 2014,” tutupnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel