Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Penanaman Modal/Badan Pengelolaan Investasi (BKPM) Rosan Roeslani membeberkan visi atau ramalan pencapaian Rp 6,350 miliar pada 2019-2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rosan menjelaskan, persetujuan investasi sebesar Rp 5,931 miliar sejak tahun 2019 hingga semester I/2024. Ia menegaskan, jumlah tersebut akan terus bertambah hingga akhir pemerintahan Jokowi.
“Selama masa Kabinet Indonesia hingga Juni 2024, terdapat konfirmasi investasi sebesar Rp5.931,3 triliun yang diperkirakan pada akhir September 2024 mencapai Rp6.350 triliun,” kata Rosan dalam pidatonya di acara Investment Service Awards. pada tahun 2024 di Timur Tengah. Jakarta, Senin (30/9/2024).
Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menjelaskan, terjadi peningkatan persetujuan investasi sebesar ±18% per tahun. Kemudian, jumlahnya meningkat 90,2% dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi (2014-2019).
Bahkan, Rosan mengatakan investasi tidak lagi bersifat Jawa-sentris. Menurut dia, sebaran investasi lebih besar di luar Pulau Jawa sejak tahun 2020.
“Keberhasilan mendukung investasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah disusun dengan baik dan direspon dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan persetujuan penerimaan kerja mencapai 7.188.479 orang pada periode kedua pemerintahan Jokowi.
Rosan menegaskan, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tantangan pemerintah sehingga harus fokus ke depan.
Dari sisi lapangan kerja, total serapan lapangan kerja pada masa Dewan Agung RI juga sebanyak 7.188.479 lapangan kerja Indonesia atau rata-rata sekitar 1.437.695 per tahun, ”ujarnya.
Sebagai perbandingan, menurut dataindonesia.id, setidaknya ada 7.429.200 tenaga kerja yang dipekerjakan sepanjang 2014-2019 atau periode pertama pemerintahan Jokowi. Artinya, penyerapan tenaga kerja pada periode kedua pemerintahan Jokowi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (lebih rendah sekitar 240.721 pekerja).
Rosan juga mengungkapkan Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan dukungan usaha berbasis risiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk usaha) sejak 4 Agustus 2021 hingga 27 September 2024.
Tawaran diberikan melalui sistem entri online saja. Rosan pun meyakini pencapaian tersebut menunjukkan izin usaha akan mudah diperoleh. “Komitmen terbesar yang kami berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah,” ujarnya.
Lihat berita dan cerita lainnya di Google Berita dan Channel WA