Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya meningkatkan penyebaran informasi bahaya melalui internet atau jaringan 3G dan 4G. Saat ini informasi yang dibagikan masih sebatas SMS atau jaringan 2G. 

Direktur Jenderal Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Tony Supriyanto menjelaskan, masyarakat akan mendapatkan informasi darurat melalui ponsel berjaringan 2G dan 3G melalui SMS Blast.

Diakui Wayan, SMS Blast dilakukan sejak 2016 sesuai Perintah Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengiriman Informasi Darurat Melalui Telepon Seluler.

“[Jaringan] 3G dan 4G saat ini belum tersedia karena kami sedang mempersiapkan peluncurannya pada tahun depan,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Namun Wayan mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunggu Peraturan Presiden (PP) tentang Sistem Komunikasi Nasional Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Siskomnas PMPB) yang sudah diharmonisasi.

“Kami berharap bisa ditandatangani oleh Presiden sehingga kami dapat menjamin penyediaan informasi melalui 3G dan 4G melalui Cellular Broadcasting System [CBS],” imbuhnya.

Wayan mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan diskusi teknis dengan operator telepon seluler terkait SMS notifikasi darurat.

Bahkan, tambah Wayan, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sedang melakukan Feasibility Study (FS) dengan penyedia layanan seluler agar bisa diimplementasikan melalui jaringan 3G dan 4G.

“Respon mereka [operator telepon] positif dan mereka mendukung penuh acara ini karena berdampak pada keselamatan banyak orang,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa Sistem Peringatan Dini Bencana Alam (EWS) ini merupakan kontribusi pemerintah Jepang karena Indonesia memiliki kontrak yang sama dengan Jepang.

“Kita sama saja dengan pemerintahan Jepang, banyak juga terjadi bencana, gempa bumi. Jadi kita diberikan aplikasi yang bisa digunakan di Indonesia,” jelas Wayan pada acara Ngopi Bersama di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. , Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Nantinya, peringatan bencana tersebut akan dikaitkan dengan informasi yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebab, BMKG merupakan sumber informasi bahaya seperti ancaman gempa besar, termasuk kemungkinan tsunami.

Dia menjelaskan, cara kerja sistem EWS adalah dengan menyiarkan peringatan bahaya dari BMKG yang akan disiarkan di televisi. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk mematikan siaran analog (analogue switch-off/ASO).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel