Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan total hak atau kewajiban perusahaan BUMN akan mencapai Rp 6.957,43 triliun pada akhir tahun 2023. Angka tersebut meningkat 4,02% year-on-year. -tahun. tanda tangan. sebesar Rp6.687,96 triliun. Seluruh pinjaman ini memiliki laporan keuangan gabungan 65 BUMN hingga 31 Desember 2023.

Utang tersebut meliputi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lembaga keuangan. Khusus utang jangka pendek dari kegiatan usaha mencapai Rp 541,99 miliar. Selain itu, liabilitas jangka pendek lainnya sebesar Rp 202,87 miliar. Melonjak dari tahun lalu sebesar Rp174,89 triliun. 

Sekadar informasi, hak lainnya berasal dari Perusahaan Listrik Negara, Bank Mandiri, Pertamina, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), Telkom Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. 

Selain itu, utang operasional jangka panjang mencapai Rp7 miliar dan liabilitas jangka panjang lainnya sebesar Rp273,63 miliar. Financial Group juga menunjukkan total utang perusahaan publik, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Saat ini, secara struktur, pinjaman jangka pendek dari bank tabungan dan pinjaman usaha meningkat 23,54%, dari Rp 263,07 triliun menjadi Rp 325 triliun. 

Pada periode tersebut, utang jangka pendek kepada pemerintah turun dari Rp 25,61 miliar menjadi Rp 16,42 miliar. Selain itu, pinjaman surat berharga meningkat dalam 1 tahun dari Rp67,88 triliun menjadi Rp89,63 triliun. Saat ini kewajiban sewa turun dari Rp 21,32 miliar menjadi Rp 16,36 miliar. 

Dari sisi liabilitas jangka panjang, utang korporasi BUMN turun tipis dari Rp525,23 miliar pada 2022 menjadi Rp522,22 miliar pada tahun lalu. Utang pemerintah jangka panjang meningkat dari Rp23,94 triliun menjadi Rp25,28 triliun. Sedangkan kewajiban utang jangka panjang turun dari Rp88,8 miliar menjadi Rp85,32 miliar. 

Saat ini terjadi penurunan utang jangka panjang yang signifikan yaitu berkurang dari Rp 643,45 miliar menjadi Rp 547,37 miliar pada tahun 2023 atau turun 17,55%. 

Secara perhitungan, utang keuangan BUMN kini mencapai Rp1.627,62 triliun, turun 1,9% dari sebelumnya Rp1.659,34 triliun. Penurunan utang BUMN terutama dikontribusi oleh Pertamina yang menurunkan pinjaman sebesar Rp40 triliun, Hutama Karya turun 30% (Rp14,4 triliun) dan PLN turun 3% (Rp12,9%). 

Pengurangan utang terjadi pada beberapa perusahaan publik, yakni Krakatau Steel (Rp 5 miliar), Pelindo (Rp 3,2 miliar), PTPN III (Rp 3,1 miliar), BNI (Rp 2,7 miliar), Garuda (Rp 2,7 triliun). ) dan Pupuk Indonesia (Rp 2,6 triliun). 

Saat ini, utang terbesar dalam laporan keuangan konsolidasian lembaga keuangan tertentu ini tercatat senilai Rp4.042,16 miliar, meningkat dibandingkan utang tahun lalu sebesar Rp3.803,37 miliar. Kewajiban ini adalah simpanan keuangan, seperti giro, pinjaman, dan simpanan.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely mengatakan pinjaman yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu indikator yang akan diawasi ketat oleh pihaknya.

“Ini [Utang BUMN] yang terus kami pantau,” kata Nely kepada Bisnis, pekan lalu (17/9/2024). 

Persoalannya, meski saldo utang menurun di akhir tahun 2023, namun rasio pembayaran bunga akan meningkat akibat kenaikan suku bunga. Pada tahun pelaporan ini, gabungan BUMN tersebut melunasi Rp 82,1 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 75,32 miliar. 

Ia juga mengatakan, pemantauan utang merupakan bagian dari pengelolaan risiko organisasi publik yang terus tumbuh dan semakin sulit. Nely, anggota panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), juga mengatakan, terdapat BUMN besar yang sistemnya dalam keadaan sehat seperti terlihat dari audit kantor statistik. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel