Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengubah skema pengurangan dan penyaluran subsidi energi 2024-2029 menjadi bantuan langsung tunai.

Agus Cahyono Adi, Kepala Kantor Komunikasi, Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan pidato Prabowo sebenarnya merupakan tujuan pemerintahan saat ini, yakni menjamin distribusi energi. Subsidinya tepat sasaran.

– Tujuannya sama. Tujuannya, subsidi tersebut idealnya diberikan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kata Agus kepada wartawan, Minggu (29/09/2024).

Namun, Agus mengaku belum ada pembahasan antara pemerintah dan tim Presiden terpilih mengenai rencana penggantian skema penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik dengan bantuan langsung tunai. 

Sementara itu, Agus mengatakan penyaluran BBM dan subsidi lainnya tetap berbasis komoditas. Artinya, harga BBM, LPG, dan listrik disubsidi. 

Sedangkan pemberian subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai merupakan jenis hibah tertutup atau beneficiary based. 

“Kalau sistemnya terbuka, harganya tetap subsidi. Kalau hibah langsung, ya yang disubsidi. Bagi yang tidak mampu subsidi, diberi kesempatan membayar barangnya sesuai biaya,” ujarnya. . pergi

Diberitakan sebelumnya, Kepala Penasihat Ekonomi Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pemerintahan Prabowo ingin mengurangi subsidi energi dan mengganti skema penyalurannya dengan bantuan langsung tunai.

Burhanuddin mengatakan pemerintahan baru akan mampu menghemat anggaran hingga Rp 200 triliun dengan menyasar subsidi energi.

“Kami ingin menyempurnakan datanya…agar subsidi bisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan tunai kepada keluarga yang berhak. Itu yang ingin kami lakukan,” kata Burhanuddin, Jumat (27/09)./ 2024) seperti dikutip Reuters.

Ia mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah mematok posisi belanja hingga Rp3.621 triliun. Namun sebagian besar akan digunakan untuk melunasi utang dan kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, kata Burhanuddin, penghematan anggaran diperlukan untuk mendanai program pemerintahan baru.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel