Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian dan Perencanaan Iklim/Direktur Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal (Ketum) Perdagangan dan Industri di Indonesia (Kadin) Uruguay hasil rapat nasional yaitu Anindya Bakrie.

Senin (23/9/2024), pertemuan AHY dan Anindya Bakrie digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. 

AHY menjelaskan, pertemuannya dengan Anindya guna membahas langkah-langkah perkembangan perekonomian Indonesia ke depan dan peluang kerja sama perencanaan pertanahan dan wilayah. 

Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN memberikan pesan bahwa pembangunan perekonomian Indonesia ke depan memerlukan kerja sama dan kolaborasi. Tentunya Kadin juga akan mengendalikan berbagai organisasi, tidak hanya Kadin di daerah, tapi juga Kadin di daerah. organisasi yang berbeda”, seperti diumumkan AHY, Selasa (24/9/2024).

Ia juga menjelaskan Kementerian ATR/BPN akan berperan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satunya melalui perencanaan wilayah yang baik di Indonesia.

Pada saat yang sama, pertemuan tersebut juga membahas permasalahan legal hak atas tanah khususnya bagi operator komersial yang terus digarap oleh Kementerian ATR/BPN. 

“Karena kita bicara tentang investasi yang mengalir jika ada aturan hukumnya, termasuk hak atas tanah di Indonesia. Jadi tentu saja saya yakin Kadin bisa berkembang dan terus berkontribusi bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Anindya meyakini pertemuan ini ke depan dapat memfasilitasi kerja sama lain yang akan meningkatkan investasi di Indonesia.

Anindya juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada pembahasan mengenai pembagian tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan, program pembagian tanah ini bisa menjadi peluang bagi Kadin di kabupaten/kota dan provinsi untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Selain itu, kami juga membahas tentang inovasi Bank Tanah yang sangat bermanfaat bagi investasi di Indonesia, khususnya dari segi peraturan perundang-undangan, seperti yang dikatakan Menteri. Kami juga akan mengerjakan regulasi pemerintah tentang perdagangan karbon. dunia menjadi bisnis swasta untuk bahan bakar sehingga kita dapat memprioritaskan program pemerintah”.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan Jaringan WA