Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meragukan pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 1.988,9 triliun sesuai target APBN 2024.

Terbaru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun hingga akhir Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN. Artinya, pemerintah harus merealisasikan hampir 40% lebih banyak dari target pendapatan yang hilang dalam empat bulan ke depan.

Fajry pun menilai tugas pemerintah sangat berat. Lebih lanjut, lanjutnya, kinerja perusahaan disebut kurang baik – padahal kontribusi perusahaan banyak melalui pajak badan (PPh).

“Saya kira akan sulit [mencapai target pertumbuhan pajak]. Pajak korporasi mewakili hasil usaha tahun lalu, dan kita tahu tahun 2022 hingga 2023 secara umum hasilnya akan melemah,” jelas Fajry kepada Bisnis, Selasa ( 24.9/2024).

Kendati demikian, ia yakin masih ada harapan karena kinerja terkini terus membaik. Menurut dia, data terakhir menunjukkan penerimaan pajak hanya turun -2,7%, lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Oleh karena itu, ke depan Fajry menekankan pentingnya peran pemerintah agar penerimaan pajak bisa tumbuh positif hingga akhir tahun. Menurut dia, pemerintah bisa memaksimalkan penerimaan PPN.

Ia menekankan pentingnya pemerintah menjaga konsumsi masyarakat melalui intervensi politik, sehingga dapat berkontribusi besar terhadap penerimaan PPN.

Selain itu, kami juga berharap kepada fiskus dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, penegakan hukum, dan penagihan, tutup Fajry.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mewanti-wanti, penerimaan negara akhir tahun yang berasal dari pajak dan bea dan cukai tidak akan memenuhi target APBN 2024. Menurutnya, pendapatan secara keseluruhan akan terus tumbuh sebesar 0,4%. (year-on-year/year) padahal penerimaan pajak, bea dan cukai berada di bawah target.

“Prospek penerimaan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [year-on-year]. Artinya, perekonomian nasional masih relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif relatif baik. besar,” jelasnya dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/) 2024).

Memperhatikan pemaparan Sri Mulyani, penerimaan pajak akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target yang sebesar Rp1.988,9 triliun. 

Selain penerimaan bea dan cukai, lanjutnya, penerimaan lainnya juga tidak mencapai target. Pencetakan tahunan tercatat sebesar Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target sebesar Rp321 triliun.  

Sri Mulyani menegaskan, dari sisi perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP). 

Dalam hal penerimaan bea dan cukai, ke depannya akan terjadi pengurangan ke kelompok rokok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus memantau penindakan terhadap rokok ilegal seiring dengan down-trading.  

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel