Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Real Estate (PUPR) mengumumkan alasan penggunaan pembayaran nontunai atau Multi Lane Multi Flow (MLFF) dipilih sebagai program prioritas nasional (PSN).

Direktur Jalan Direktur Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono (Yongki) mengatakan, dipilihnya MLFF sebagai PSN didorong oleh rencana pemerintah untuk memperluas jalur tersebut ke depan.

Makanya ini proyek yang sangat penting, maka dengan adanya kesepakatan tersebut kami putuskan agar proyek ini dipromosikan ke banyak negara, karena ini merupakan kemitraan, bukan proyek PUPR, kata Triono saat pertemuan di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Untuk mengembangkan skema ini, MLFF telah ditetapkan sebagai PSN. Selain itu, dalam penerapannya sistem MLFF memerlukan lebih banyak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Yongki menjelaskan dengan ditetapkannya MLFF sebagai PSN maka pelaksanaan programnya akan lebih mudah dengan adanya peraturan pemerintah.

“Terpilih jadi PSN, jujur ​​saja tidak ada dukungan khusus, tapi setidaknya ada kemudahan dari aturannya. Tidak ada dukungan dari pemerintah baik dari segi uang atau apa pun. Bukannya tidak ada pembahasan. untuk itu,” keluhnya.

Pada saat yang sama, Yongki juga mengindikasikan bahwa penggunaan uji coba MLFF juga akan meluas, tidak hanya di Bali. Namun, dia masih enggan merinci ke mana rencananya akan memperluas uji coba tersebut.

“Tahun ini [action plan] uji coba terus menerus dan pertama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Bali bisa diperbaiki. Lalu apakah di Bali bisa dilakukan lagi atau bisa dilakukan di Bali dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui koleksi.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penerapan MLFF akan dimulai sebelum Oktober 2024.

Namun, strategi MLFF mungkin tidak berhasil sama sekali. Namun, hanya berfungsi di satu gerbang tol di Tol Bali Mandara. Sehingga istilah tersebut diubah menjadi One Way Free Flow (SLFF).

Jadwalnya masih sama. SLFF akan selesai sebelum kesepakatan pada Oktober, ujarnya.

Sementara itu, larangan penggunaan kontak fisik diterapkan untuk mengurangi kerugian modal yang dapat ditimbulkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Seperti diketahui, Tol Bali Mandara sendiri dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui anak usahanya PT Jasamarga Bali Tol (JBT).

“Sekarang ada pembahasan di sini, lalu kita akan bergabung dengan BUJT, tidak mungkin dia [Roatex, selaku penyedia MLFF] akan berbicara tentang pindah dari propertinya sendiri, BUJT sudah setuju untuk ikut dalam SLFF ini,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel