Business.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadialya menegaskan, rencana penambangan akan tetap berjalan pada periode pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto 2024-2029. 

Bahlil mengatakan, pengembangan bertahap produksi nikel yang saat ini dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan baik. Belakangan, tren penurunan terfokus pada produk mineral lainnya. 

Menurut dia, ekspansi sektor pertambangan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5 persen.

“Sekarang kita turunkan dengan produk lain, bauksit, tembaga, timah. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi kita lebih dari 5%, 6%, atau 7%. Demikian disampaikan Kementerian ESDM, Jumat (20/9). ). / 2024) “Salah satu pemicunya adalah turun. Dia berkata.

Dari sisi pengembangan hilir, pemerintah terbuka terhadap investor asing untuk berkolaborasi dengan industri lokal, ujarnya. Pemerintah akan melakukan pengaturan agar produk mineral mentah tetap dikelola oleh perusahaan lokal.

“Sekarang kita pastikan investasi pendapatan, misalkan pabriknya asing, tapi bahan bakunya lokal, harus perusahaan lokal. Oleh karena itu, mari kita bersatu dan tumbuh bersama.” 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sektor nikel dan sumber daya alam lainnya penting dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Kepastian tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pidato pada pembukaan Kongres Cendekiawan Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional Tahun 2024 di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (19/9/2024). 

“Saya pikir Gubernur BA pernah mengatakan bahwa hal itu adalah kunci untuk menghilangkannya,” katanya pada konferensi tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden ke-7 RI ini menjelaskan bagaimana kebijakan hilirisasi nikel telah membawa peningkatan pendapatan negara secara signifikan. Pada tahun 2015, ekspor nikel Indonesia hanya sebesar Rp45 triliun, namun setelah penerapan kebijakan rendah tersebut, nilai tersebut akan mencapai Rp520 triliun pada tahun 2023.

Bahkan, jelasnya, manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah atau perusahaan saja, tapi juga masyarakat karena pemerintah memungut berbagai pajak mulai dari pajak perusahaan, pajak pegawai, pajak ekspor, pajak ekspor, pajak ekspor keluar negeri hingga non-perusahaan. pajak. Pendapatan Negara (PNBP).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel