Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerbitkan izin bersubsidi untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan menarik investasi.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, persyaratan dan perizinan bagi pelaku usaha di bidang energi terbarukan (EBT) di dalam negeri masih sulit dan memakan waktu lama sehingga tidak ada ketidakpastian bagi para pelaku usaha. 

“Semua syarat dan waktu akan kita potong untuk mendorong investor mempercepat investasi. Jadi investor jangan menunda, saya lapor ke Pak,” kata Bahlil di IIGCE 2024, Rabu (18/9/2024). 

Dalam hal ini, ia mencontohkan waktu penelitian lapangan panas bumi adalah 2-3 tahun. Saat ini pembangunannya baru bisa dilakukan pada tahun ke-6. Menurut Bahlil, mungkin sulit bagi Indonesia untuk mempercepat NZE 2060. 

Faktanya, potensi pembangkitan listrik panas bumi meningkat hingga 10% dari yang digunakan di Indonesia. Namun, masih banyak kendala dalam mendorong investasi di Israel. 

“Persoalan kita yang utama, saya kira waktu saya jadi Menteri Investasi, UU Ketenagakerjaan sudah direformasi, sepertinya kementerian kita susah tanam gigi ayam, buat apa cari uang untuk masyarakat jaga izin 3 tahun, PPKPR , izin dampak lingkungan dan izin lokasi yang dapat bertahan 2-3 tahun,” jelasnya. 

Selain itu, Bahlil juga mendapat laporan bahwa Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menilai harga listrik dari EBT tidak kompetitif. 

Namun menurut data pegawai dan harga jual saat ini, titik impas (BEP) adalah 8-10 tahun. Kalau kontraknya 30 tahun, maka dalam 20 tahun sudah ada keuntungan. 

“Sekarang Yang Mulia Presiden PLN, tidak ada lagi alasan EBT tidak berfungsi karena dana yang didapat pemerintah lebih sedikit. Pasti menang, Anda tidak bisa lagi memainkan pekerjaan. PLN saat ini fokus membangun rumah, jika tidak, sektor swasta akan membangunnya secara melawan hukum. 

Selain itu, Bahlil mengatakan masih ada kendala jaringan seperti PLTP 350 MW di Bengaluru terkait lokasi, permintaan dan pasokan listrik. 

“Jadi Pak Dirut, yang defisit bukan hanya PLN saja, kita defisit 8 GW, 350 atau 0,35. Sekarang sudah ada, tetapi koneksinya belum ada. Ke depan, situasi ini harus kita kelola dengan baik agar situasi ini bisa kita terapkan. Kami tidak, seperti kata orang Papua, berlatih dengan cara yang berbeda, melakukan olah raga yang berbeda,” “itu yang tidak kami inginkan,” jelasnya. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, Bahlil mendorong kerja sama semua pihak. Ia juga menilai masih sedikit pemain kuat di sektor migas yang bergerak menuju panas bumi seperti Pertamina.  

Padahal, eksplorasi panas bumi didanai pemerintah pada tahun 2022, sehingga kita punya waktu tahun 2022 untuk mencari cadangan dan menjualnya ke investor. 

“Ini salah satu cara pemerintah menekan biaya riset, kalau bisa kerjasama dengan Pertamina dan PLN, kemarin hanya lebih kecil 40 MW lalu Sinarms menang,” ujarnya. 

Di sisi lain, Bahlil menyebut pendirian pengusaha lokal dan asing sebagai pemenang lelang 7 kawasan panas bumi yang dieksplorasi pemerintah. 

Kerja sama antar dunia usaha termasuk BUMN, perusahaan swasta di Israel dan luar negeri dalam hal investasi terkait pembangunan ekonomi dan pembiayaan, jelasnya. 

Selain itu, kerja sama antara ESDM dengan Selandia Baru dan Islandia telah selesai dalam meningkatkan teknologi untuk mendukung efisiensi energi panas bumi serta mempercepat pengelolaan panas bumi negara tersebut dalam teknologi informasi dan komunikasi melalui platform genesis. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel