Bisnis.com, JAKARTA – Usulan merger PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) terus bergulir. Kementerian BUMN juga menunggu nasihat hukum berupa peraturan pemerintah (PP) untuk proses ini. 

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, aturan penggabungan Hutema Karya dan Wasquita akan dirilis pada Oktober 2024 atau pada masa transisi pemerintahan baru. 

Menanggapi kabar tersebut, EVP Corporate Secretary Hutama Kariya Adjib Al Hakeem mengatakan perseroan masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A terkait proses merger. 

Terkait rencana tersebut, Hutama Kariya masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham, ujarnya kepada Bisnis Senin (9/9/2024) malam. 

Meski demikian, Adjib Hutama Kariya mengaku siap dan berkomitmen mengikuti instruksi Kementerian BUMN terkait rencana merger antara perseroan dan Wasketa Kariya.

Menurut dia, untuk mendukung pengaturan tersebut, saat ini perseroan sedang melakukan diskusi intensif dengan pemangku kepentingan terkait mengenai proses integrasi. 

“Kami tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam proses tersebut,” tutupnya. 

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Karthika Wirjoatmojo mengumumkan kebijakan merger Hutama Karya dan Waskita sedang berjalan. Namun, dia tak merinci kapan nasihat hukum ini akan dikeluarkan. 

“Yang pasti Waskita HK [Hutema Karya] masuk. Minggu lalu di Jakarta, saat ditemui awak media, katanya, PP sedang dalam proses. 

7 Karya BUMN diketahui bergabung menjadi 3 klaster. Mereka adalah Hutama Karya, Waskita, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Bahasa), PT Brantas Abipraya (Persia) dan PT Nindia Karya (Persia).

Rencananya, Waskita Karya akan merger dengan Hutama Karya, sedangkan Adi Karya akan menjadi induk holding Brantas dan Nindia Karya. Langkah selanjutnya, Kementerian BUMN akan ‘menikahi’ PTPP dengan Vijaya Kariya.

Para pegawai khusus tersebut mengatakan kepada Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulina bahwa integrasi BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi milik negara itu memiliki keahlian khusus. Misalnya saja HK dan Waskita yang fokus di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, kedua perusahaan tersebut bertugas mengerjakan jalan bebas tol, gedung institusi, dan proyek perumahan komersial.

Sedangkan WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara, EPC, dan kawasan pemukiman. ADHI, Nindya Karya dan Brantas Abipraya mengkhususkan diri dalam konstruksi di bidang air, kereta api, kereta api dan banyak sektor lainnya.

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel