Bisnis.com, JAKARTA–PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sedang mempersiapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menerima program tiga juta rumah.

Direktur Keuangan dan Pelayanan PT SMF Bonai Subiakto mengatakan, program tiga juta rumah yang diusung Prabowo tidak hanya menjadi insentif bagi industri keuangan, tetapi juga bagi sektor perumahan secara umum dan perekonomian di Indonesia.

Bonai mengatakan peran lembaga keuangan di pasar primer dan sekunder sangat penting untuk mempertahankan keberhasilan program tersebut. 

“Partisipasi dunia usaha dalam program tiga juta rumah akan menjadi elemen positif bagi pembangunan ekonomi perumahan, karena pemerintah akan melakukannya.”

Bonai Bisnis memberitakan, Selasa (27/8/2024): “Ini adalah janji politik besar yang ingin dipenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.”

Menurut dia, kapasitas fiskal pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan tersebut sehingga menciptakan peluang bagi industri perekonomian.

Memanfaatkan peluang tersebut, Bonai mengatakan pihaknya telah mengambil segala hal yang perlu dipersiapkan. Hal ini mencakup, antara lain, pembiayaan berkelanjutan melalui daur ulang dana perumahan.

“Program tiga juta rumah ini tidak boleh berakhir di tengah jalan atau meninggalkan beban setelah tahun 2029. Pengembalian dana perumahan melalui tindakan pembersihan atau pengamanan penting untuk mendukung terlaksananya program tersebut,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, diperlukan bantuan dari pemain lain di ekosistem industri pembiayaan perumahan.

“Mengundang investor korporasi seperti perusahaan asuransi dan hedge fund untuk berinvestasi pada obligasi atau KPR yang terkait dengan pembiayaan perumahan,” ujarnya.

Sedangkan dari sisi pemerintah, APBN berpendapat bahwa anggaran harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, menurutnya perlu penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

“Selain itu, kerangka regulasi dan kelembagaan juga harus diperkuat. Salah satu permasalahan klasik Indonesia adalah ketidakstabilan regulasi atau kewenangan yang tidak jelas. Pemerintah harus mendatangkan orkestrator di bidang perumahan,” jelasnya. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel