Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah merencanakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB pada tahun anggaran 2025, dengan kondisi tersebut merupakan tahun pertama rekor belanja terbesar Prabowo Subianto. dalam sejarah.

APBN tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Sabianto-Jibran Rakaboming Raka direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp2.693,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Di sisi lain, target penerimaan negara sebesar Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRI Kukan Ahmad Simsurijal mengingatkan agar pengelolaan anggaran pemerintahan mendatang pada 2025 harus hati-hati karena tantangan keuangannya tidak mudah.

Kokoon mengatakan, tanpa menghadapi risiko eksternal, pemerintah telah mengamankan utang sebesar Rp 800,33 triliun pada tahun 2025, yang terdiri dari obligasi negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun.

“Kita menghadapi siklus di tahun 2025, jadwal pembayaran utang yang mencapai Rp 800 triliun, sehingga kita harus benar-benar pintar dan kita harus memprediksi dan memperkirakan faktor-faktor eksternal yang kita miliki. Ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian,” ujarnya saat ditemui. pertemuan itu. Di Kompleks Parlemen, dikutip Senin (19/8/2024).

Menurut Cucun, pemerintah sebaiknya memprioritaskan belanja pada tahun 2025 untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang merupakan tulang punggung perekonomian dalam negeri. 

Selain itu, kata dia, belanja negara juga harus difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Nanti kita bahas, pasti ada perubahan arah kebijakan fiskal kita karena kita harus meningkatkan daya beli dulu, baru konsumsi. Kita harus melihat keseimbangan fundamental yang pasti ketika APBN dibahas.” Jangan hanya belanja pada program yang sebenarnya tidak berdampak pada pertumbuhan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif pajak. Oleh karena itu, Presiden terpilih Prabowo menargetkan kenaikan tarif pajak mencapai 23 persen.

Kokoon mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan perekonomian yang baru pulih dari pandemi Covid-19 demi peningkatan pendapatan pemerintah secara signifikan dalam waktu singkat.

“Tujuan pemerintahan baru mencapai di atas 20%-23%, juga harus melihat faktor dunia usaha, dimana ada investasi, jangan sampai kenaikan tarif pajak membebani perekonomian. Pertumbuhan yang siklusnya sudah normal inilah yang perlu kita waspadai,” jelasnya. Prioritas belanja pemerintah

Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulani Indravati mengatakan pemerintah telah mematok anggaran untuk enam agenda prioritas pembangunan.

Pertama, anggaran jabatan pendidikan direncanakan sebesar Rp722,6 triliun yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, misalnya PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa (melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ) ).

“Selain program yang sedang berjalan seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta penggunaan instrumen serupa seperti PIP, KIP Kolya, BOS, BOP PAUD, LPDP termasuk beasiswa, serta pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah,” katanya menjelaskan. memiliki

Kedua, anggaran jaminan sosial ditetapkan sebesar Rp504,7 triliun yang ditujukan untuk melanjutkan jaminan sosial, integrasi, dan jaminan sosial dengan kartu kesejahteraan, serta memperkuat jaminan sosial seumur hidup dan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, anggaran pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp400,3 triliun yang meliputi pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pemantapan ibu kota negara Indonesia (IKN), dan pasokan. Akomodasi murah dan bersih.

Keempat, anggaran bidang kesehatan ditetapkan sebesar Rp197,8 triliun yang meliputi penurunan dan pencegahan stunting dan penurunan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas, efektivitas program JKN, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Di bidang kesehatan, pemerintah akan mendorong penguatan liberalisasi teknologi dan farmasi serta penguatan sistem kesehatan yang andal.

Kelima, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, serta anggaran penguatan hukum dan HAM.

Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan anggaran program pangan gratis bergizi mencapai Rp71 triliun pada tahun anggaran 2025.

“Program Prioritas Pangan Gizi Gratis yang dipilih Presiden ini nantinya akan ditetapkan oleh Tim Pangan Gratis Gizi yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian, dengan tujuan untuk melahirkan anak-anak yang lebih cerdas sekaligus mengedepankan pemberdayaan ekonomi lokal.” Artinya, UMKM semakin berdaya dan perekonomian daerah bisa bergerak,” kata Sri Mullaney.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel