Bisnis.com, Jakarta – Prabowo Subianto – Rencananya dana reparasi akan menghabiskan dana hingga Rp 3.613,1 triliun yang tertuang dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. 

Menteri Keuangan (MNC) Sri Mulani Andrawati menjelaskan RAPBN tahun 2025 merupakan APBN transisi yang disiapkan pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih. 

Situasi APBN tahun depan dirancang defisit 2,53%, sedangkan pendapatan negara mencapai Rp 2.996,9 triliun. Dibandingkan target tahun ini, defisit tersebut tercatat surplus pendapatan dibandingkan APBN 2024 yang senilai Rp2.802,3 triliun.

Dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (16/8/2024) “Tahun depan belanja pemerintah mencapai Rp3.613,1 triliun, tahun ini Rp3.325,1 triliun.” 

Sedangkan porsi pajak mencapai Rp2.490,9 triliun dan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp505,4 triliun. 

Belanja pemerintah yang terlihat lebih tinggi sebesar Rp 288 triliun dari batas tahun ini, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 919,9 triliun. 

Dengan demikian, situasi defisit APBN tahun 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% PDB. Dia menjelaskan. 

Jelang masa transisi, Sri Mulani menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan koordinasi RAPBN 2025 agar semaksimal mungkin mengedepankan isu keberlanjutan, kecepatan, dan pemberdayaan. .  

Pertama, pemerintah melihat banyak sektor yang tertinggal dan membutuhkan stimulus fiskal. 

Seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), ilalang sungai, dan karet. Sri Mulani menekankan perlunya suatu bentuk validasi melalui berbagai insentif finansial. 

Pembukaan kawasan industri, baik melalui subsidi, atau bahkan insentif pembajakan berupa insentif finansial, insentif pembajakan seperti izin pajak atau tax holiday, lanjutnya. 

Berikut postingan APBN 2024 vs 2025

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel