Bisnis.com, JAKARTA – Analis memperkirakan imbal hasil obligasi pemerintah (SBN) tenor 10 tahun akan turun menjadi 6,25% pada akhir tahun 2024, namun Presiden Joko Widodo optimistis bisa mencapai 7,1 pada draft 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Bahkan, Direktur Pendapatan Tetap dan Chief Investment Officer Ezra Nazula mengaku optimistis imbal hasil SBN tenor 10 tahun akan turun hingga 6,25% pada akhir tahun ini.

“Kami masih memperkirakan imbal hasil SBN akan turun menjadi 6,25% pada akhir tahun 2024 seiring dengan penurunan suku bunga The Fed dan BI. Belum ada perkiraan untuk tahun 2025,” ujarnya, Jumat (16 Agustus 2020). 2024).

Selain itu, prospek ini sejalan dengan penurunan imbal hasil Treasury AS, aliran masuk modal asing, dan investor domestik yang terus berinvestasi pada SBN.

Ia mengatakan, fokus pasar dalam jangka pendek hingga akhir tahun akan tetap tertuju pada ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve dan Bank Indonesia.

Menurut dia, penurunan suku bunga AS akan melemahkan dolar terhadap rupiah yang pada gilirannya akan mendorong masuknya asing ke aset-aset Indonesia.

Direktur Panin Asset Management Rudianto mengatakan, imbal hasil obligasi pemerintah (SBN) tenor 10 tahun saat ini di bawah 7%.

“Sekarang kurang dari 7%. [Sentimennya] inflasi dan suku bunga,” ujarnya, Jumat (16 Agustus 2024) menjawab pertanyaan Bisnis.com.

Sementara itu, Perdana Menteri Joko Widodo bertujuan untuk mempertahankan tingkat inflasi sebesar 2,5% pada tahun fiskal 2025.

Dia menjelaskan, inflasi tahun depan tidak jauh berbeda dengan perkiraan pemerintah.

Ia menambahkan, “Mengingat tingkat inflasi selalu terjaga pada level 3% dalam beberapa tahun terakhir, maka hal tersebut tidak akan jauh berbeda dengan perkiraan pemerintah.”

Sebagai referensi, Jokowi menyatakan suku bunga obligasi pemerintah tenor 10 tahun akan menjadi 7,1% pada tahun 2025. Selain itu, tujuan ditetapkan untuk mempertahankan tingkat inflasi pada 2,5% pada tahun fiskal 2025.

Nilai tukar rupiah kemudian akan menargetkan Rp 16.100 per dolar AS. Jokowi mengatakan, pemerintah akan selalu mengantisipasi dan menyikapi dinamika mata uang global yang berdampak pada perekonomian dalam negeri.

Untuk berita dan artikel lainnya, kunjungi saluran Google Berita dan WA kami.