Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan masih perlu pembahasan sejumlah persoalan terkait penyelesaian awal Pembangkit Listrik Suralaya. 

Rachmat Kaimuddin, Wakil Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan pihaknya masih perlu memperhitungkan beberapa hal terkait PLTU Suralaya, seperti biaya pengangkutan dan penggantian sumber listrik saat PLTU ditutup. . 

“Tapi Pak Luhut bilang saya harus [menghitung] biaya bukunya dan yang kedua, misalnya kalau hilang, listriknya di mana, biayanya berapa dan teknis lainnya,” kata Rachmat. pada acara IDX Channel ESG 2024 pada Rabu (14/8/2024). 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menghentikan sementara pengoperasian PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, karena indeks pencemaran udara Jakarta. 

Luhut meyakini penutupan PLTU di sebelah barat Pulau Jawa akan menurunkan indeks pencemaran di Jakarta.

“Jika kita menutup Suralaya, mungkin sebagai bagian dari transisi energi yang adil, hal ini juga dapat menurunkan 50 atau 60 poin indeks kualitas udara di Jakarta,” ujarnya.

Selain PLTU Suralaya, Luhut mengatakan pemerintah juga akan mengaktifkan kendaraan listrik (EV) untuk mengurangi polusi di Sukabumi.

PLTU Suralaya terletak di Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten. PLTU ini memiliki total kapasitas produksi sebesar 3.400 megawatt (MW).

PLTU yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT PLN yaitu PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memiliki tujuh pembangkit untuk menyuplai listrik di Pulau Jawa. PLTU Suralaya dikenal sebagai salah satu PLTU tertua dan terbesar di Indonesia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel