Bisnis.com, Jakarta – Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya, pelaku industri pengolahan atau manufaktur migas menunggu langkah terakhir pemerintah dalam memberantas mafia impor ilegal.

Pelaku utama penyelundupan barang impor disebut-sebut menjadi penyebab utama runtuhnya industri dalam negeri yang padat karya. Hal ini tercermin dari banyaknya penutupan pabrik serta meluasnya PHK.

Redma Geetha Wiravasta, Direktur Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Tenun (APSyFI), mengatakan langkah pemerintah untuk membentuk satuan tugas impor ilegal belum cukup. Pihaknya ingin Presiden Jokowi turun tangan langsung menindak impor ilegal.

“Iya harus dimusnahkan, baru kita lihat betapa kuatnya mafia impor dan seberapa besar dukungan pemerintah Pak Jokowi terhadap industri manufaktur padat karya,” kata Redma saat dihubungi, Selasa (30/7). / 2024).

Redma juga mendukung rencana pemerintah mengalihkan pintu masuk impor 7 barang manufaktur ke Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi dan Papua.

Menurut dia, pengalihan pintu impor ke wilayah timur akan memudahkan pengawasan bea dan cukai, dan jika ada 7 barang yang diimpor di pintu selain pelabuhan tersebut, bisa segera diambil tindakan.

“Tidak mempengaruhi biaya produksi di industri karena sudah dalam bentuk produk jadi,” ujarnya. “Tetapi ini sangat penting karena akan mengurangi banyak impor ilegal.”

Di sisi lain, Wakil Presiden Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Budi Susanto Sadiman mengatakan ada baiknya jika pintu impor dipindahkan ke Indonesia bagian timur untuk memastikan pengendalian yang lebih baik.

Ia mengatakan, “Penyalahgunaan produk impor untuk mencari keuntungan dan merugikan industri dalam negeri akan dipikirkan dua kali karena biaya transportasi akan lebih mahal jika dikirim ke Pulau Jawa. Jadi industri dalam negeri punya nilai proteksi.”

Budi mengatakan, jika gerainya di Jawa atau Sumatera, biaya logistik di wilayah timur bisa naik 2-3 kali lipat.

Selain itu, pemanfaatan pelabuhan di wilayah timur Indonesia akan merevitalisasi transportasi laut dan menurunkan harga pokok produk di wilayah timur Indonesia, karena sebelumnya tidak ada biaya pengembalian kapal karena kurangnya barang dari wilayah timur Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menjajaki kemungkinan pengalihan pintu masuk impor ketujuh barang impor tersebut ke wilayah timur Indonesia, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat, dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam sidang terbatas (Ratta).

Selain tujuh kementerian tersebut, dua kementerian juga berencana memperkenalkan barang lain yang titik masuk impornya akan berpindah ke wilayah timur Indonesia.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel