Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Departemen Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran online pada Jumat (08/02/2024). 

Gubernur BI Perry Warjiyo meresmikan Bagian Pemerintahan KKI usai menjelaskan visi dan inisiatif Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2030, pada Jumat (08-08-2024). 

Pelantikan dilakukan bersama Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu, Plt. Wakil Presiden Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa dan Presiden Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem.

“Kode QR Indonesia pada kartu kredit Indonesia (KKI) akan diperluas untuk meningkatkan operasional pemerintah, tidak hanya dalam perjalanan tetapi juga dalam pembelian produk UMKM yang diproduksi di dalam negeri,” kata Perry dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Ekonomi. . Festival dan Ekonomi Digital (FEKDI) 2024 Jumat (02-08-2024).

Perry berharap format KKI akan mendorong inklusi dan transformasi digital usaha kecil, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam keterangannya, ia mengungkapkan masa pengembangan KKI berlangsung sejak 19 Agustus 2022 peluncuran QRIS.

Kemudian Perry mengatakan pengembangan akan dilanjutkan pada kartu fisik dan QRIS Merchant Presented Mode (MPM) pada tahun 2023, kemudian menghadirkan kartu-kartu yang diperkenalkan pada hari ini. 

Pernyataan BI mengungkapkan bahwa QRIS pemerintah CCI adalah inisiatif yang berkembang pesat dan dikatakan mampu melibatkan lebih dari 30 juta perusahaan, yang dipimpin oleh UMKM.

Untuk membantu menekan biaya belanja pemerintah, dikembangkan alat kartu yang dapat digunakan untuk Pendataan Elektronik (EDC) bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

“BI sedang mengembangkan KKI di sektor publik, yaitu sistem pembayaran online yang dapat dijual di berbagai pasar pemerintah atau e-commerce.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel