Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Ketua Dewan Koordinasi Penanaman Modal (ICBC) Bakhlil Lahadalia menilai rencana penerapan cukai plastik bisa menjadi disinsentif untuk menarik investasi di dalam negeri.

“Sebenarnya kalau kita ada regulasi, insentif, pajak, investor akan datang, seharusnya mudah bagi mereka. Jangan khawatir, kita bayar, itu masalahnya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan II/2024, kata pada hari Senin. (29/7/2024).

Bakhil mencontohkan proyek investasi yang belum berhasil dilaksanakan, yakni kilang minyak Tuban Grass Root Refinery (GRR), perusahaan patungan antara PT Pertamina (Persero) dan perusahaan Rusia Rosneft.

Menurutnya, pembicaraan untuk pelaksanaan proyek ini masih berlangsung atas nama pemerintah. Salah satu faktanya adalah terinspirasi oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Menurut dia, ada faktor lain yang turut mempengaruhi ketidakdisiplinan hukum di Tanah Air.

“Ini belum selesai. Jadi sekarang kita sedang mencari cara untuk keluar dan melakukan ini, termasuk cukai plastik,” jelasnya.

Bahlil mengatakan kementerian teknis, termasuk Kementerian Keuangan, perlu duduk bersama mengkaji berbagai pembatasan investasi yang terkait dengan kewenangan masing-masing kementerian.

“Memang masa depan yang ideal adalah Menteri Teknologi, Menteri Investasi, dan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama dan membahas isu-isu terkait disrupsi, terutama dalam mandat masing-masing kementerian,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Manajemen Konsumen Pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Devi Hirianto mengatakan meski ada target penerimaan dalam APBN tahun 2024, namun cukai plastik dan MBDK belum bisa dilaksanakan.

Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan barang sebagai barang kena cukai. Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, perlu banyak pertimbangan mulai dari status ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat cerdas dan sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti kondisi perekonomian masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan hidup dan lain-lain. Kami akan mendengarkan keinginan para pemangku kepentingan, dalam hal ini PPK dan DPR. masyarakat umum,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA