Bisnis.com, Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga secara bertahap memperluas area pendataan kode QR Pertalite untuk kendaraan roda 4 di berbagai wilayah Indonesia. )

Perluasan pendataan tahap pertama dimulai pada pertengahan Juli lalu meliputi wilayah Malabal (Jamari) di Jawa dan beberapa wilayah non-Jamari yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Plt Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan perseroan telah melaksanakan pendataan di 41 kota atau wilayah sejak Juli 2023. )

Heppy mengatakan, pihaknya mengambil langkah mengumpulkan data dari pengguna Pertalite agar dapat mencatat alokasi transaksi BBM dengan lebih baik dan transparan, mengingat anggaran pemerintah untuk produk Pertalite.

“Pemekaran wilayah ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 190 kota atau kabupaten di wilayah Jamal dan wilayah non-Jamal, kemudian tahap selanjutnya akan diperluas ke provinsi lain atau sebanyak 283 kota atau kabupaten,” kata Hepi.

Heppy mengatakan kendaraan roda empat yang belum dilengkapi kode QR masih melayani di SPBU. )

“Anda akan diarahkan untuk mendaftar di situs dukungan terkait,” katanya.

Heppy menjelaskan, hal ini merupakan pendataan, bukan pembatasan, dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi pengguna subsidi BBM dan meminimalkan tanda-tanda penipuan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi di industri. )

Hingga awal Juli 2024, lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite telah mendaftarkan kode QR.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membatasi penyaluran bahan bakar bersubsidi (BBM), namun hingga saat ini target tersebut belum tercapai. )

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembatasan tersebut akan dimulai pada 17 Agustus 2024.

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi tepat sasaran. PT Pertamina (Persero) pun bersiap menerapkan kebijakan tersebut. )

“Pertamina saat ini sedang bersiap-siap untuk memberikan subsidi yang tidak tepat. Harapannya tanggal 17 Agustus sudah bisa kita mulai, yang tidak berhak subsidi bisa kita kurangi subsidinya,” ujarnya, Selasa (09/07/2024).

Dia mengatakan, dengan adanya peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun 2024 yang seiring dengan peningkatan belanja negara, terdapat risiko pendapatan negara yang masih belum terealisasi. )

Maklum, defisit APBN akan meningkat menjadi Rp609,7 triliun pada akhir tahun ini atau setara dengan 2,7 persen PDB. Defisit fiskal diperkirakan akan melebar dari target sebelumnya sebesar Rp522,8 triliun atau setara dengan 2,29% PDB. )

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel