Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memaksakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Plt. Kepala departemen IKN juga menerima permintaan Presiden Jokowi agar pengembangan IKN dilaksanakan sesuai dengan timeline atau tenggat waktu yang ada, termasuk bandara VVIP di IKN.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan pertama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Manhub) Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waman ATR/Waka BPN). Raja Julie Antony, Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024).

“Saya anjurkan jangan menunda terlalu lama, jangan hanya 17 tahun saja. Jangan tunda semuanya, tidak hanya bandaranya saja,” kata Basuki kepada wartawan.

Lanjutnya, jika target Bandara IKN 17 Agustus 2024 tidak terpenuhi maka pemerintah akan melakukan penyesuaian. Salah satunya adalah penurunan kehadiran tamu. 

“Bisa jadi bandara akan berkurang [kunjungan tamu] jika bandaranya belum siap,” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Manhub) Budi Karya Sumadi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan perkembangan terkait transportasi di IKN.

Ia membahas Bandara IKN yang kemungkinan akan mengalami penundaan. Meski demikian, Presiden menegaskan, upaya apapun untuk mengembangkan IKN tidak boleh berlebihan.

“Ini poin bagus yang melegakan karena kita tidak akan melakukan kegiatan konstruksi yang gagal konstruksinya. Kita sebagai pemerintah harus bertanggung jawab secara profesional,” kata Budi Karya Sumadi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.