Bisnis.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan meminta agar persoalan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan Luhut usai mengunjungi IKN pada Selasa (7/5/2024) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimaljoon dan Kepala Departemen Ibu Kota Kepulauan (OIKN) Bambang Susantono.

Luhut melalui akun Instagram resminya, Rabu (8/5/2024), mengatakan, “Dalam pembangunan, menurut saya yang terpenting adalah menyelesaikan permasalahan pertanahan. Oleh karena itu, perlu ada jeda dari pusat ke daerah. .” .

Luhut mengatakan, saat ini ada beberapa pembangunan IKN yang berjalan lambat karena masih terkendala permasalahan pertanahan.

Selain itu, Luhut meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rakor tersebut dapat bertindak sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyelesaikan permasalahan ribuan negara melalui dialog yang baik dengan masyarakat sekitar.

“Tidak boleh ada masyarakat lokal yang dirugikan dengan berkembangnya IKN, bila perlu mereka harus mendapat manfaat nyata.”

Lebih lanjut, Luhut menilai setiap penduduk di wilayah tersebut memiliki budaya dan tradisi berbeda yang patut dihormati oleh negara. Oleh karena itu, jika masyarakat terpaksa bermigrasi di kemudian hari, pemerintah harus menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak.

Selain itu, Luhut pun tak segan-segan meminta pihak terkait memberikan kompensasi kepada masyarakat dengan harga yang wajar dan wajar sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah.

Luhut mengatakan, “Saya berharap proses pembelian seluruh tanah itu selesai sesuai tujuan yang kita sepakati. Saya kira realistis, karena progres pembangunan IKN yang saya lihat sebelumnya. Baru 80 persen. sudah selesai.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertanian dan Perencanaan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelesaian situasi belum tuntasnya lahan seluas 2.086 hektare di IKN.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kementerian ATR/BPN hingga saat ini telah menyelesaikan 9 Rencana Tata Ruang Komprehensif (RDTR) di IKN dan telah rampung 10 dari 21 paket pengadaan tanah.

Selanjutnya, 2 paket pembebasan lahan sedang dalam penyelesaian. Dengan demikian, progres pembelian bidang tanah di IKN yang diselesaikan Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan hingga saat ini mencapai 80%.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel