Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan belum mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait usulan tambahan kuota Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Jenderal (Direktur) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan usulan tersebut masih dibahas di Kementerian Keuangan. 

“Sedang dibicarakan dengan mereka [Kemenkeu], kami belum bisa [mengatakannya] karena itu domain Kementerian Keuangan ya, kami sampaikan,” ujarnya saat ditemui di Cimanggis – Cibitung. jalan tol, Selasa (9/7/2024). 

Namun, Yongki juga belum bisa memastikan apakah usulan tersebut pasti akan mendatangkan tambahan biaya pada tahun ini. Mengingat, domain ini merupakan domain Kementerian Keuangan. 

“Jadi [bisa diterima usulannya] nanti kembali, domainnya di Kementerian Keuangan. Saya belum cek, kami baru membuat proposal, nanti mereka putuskan sendiri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan usulan tambahan kuota FLPP sangat penting untuk terus mendukung pengembangan program perumahan bersubsidi pada tahun ini.

Sebab, kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan program tahun ini. Rata-rata asupan FLPP di sini adalah 22.000 unit per tahun. 

Oleh karena itu, jabatan tersebut diperkirakan akan habis masa berlakunya pada September 2024 kecuali kuota FLPP ditambah.

“Bagi para pengusaha, [dampaknya jika FLPP tidak ditingkatkan] dapat menurunkan pendapatan. Jadi para pengusaha ini terpaksa berhenti [membangun perumahan] dan merasa tidak yakin serta tidak dapat dibiayai oleh FLPP sehingga berujung pada PHK. kata Joko, Rabu (19/6/2024).  

Selain itu, Joko juga menyoroti kemungkinan pengusaha atau pengembang akan tersandung kredit macet dari perbankan atau kredit bermasalah (NPL). Pasalnya, salah satu modal pengembang saat ini adalah pinjaman perbankan.   

Simak berita dan artikel lainnya seputar Google News dan channel WA