Bisnis.com, JAKARTA – Forum Pertambangan dan Energi Indonesia (IMEF) memandang perlu adanya tindakan strategis sebelum kembali melanjutkan ekspor bijih bauksit.

Sebelumnya, Komite VII DPR merekomendasikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk melanjutkan kebijakan ekspor bijih bauksit.

Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan perlu memperhitungkan peta pembangunan smelter bauksit sebelum melanjutkan kebijakan.

Apalagi Indonesia tidak memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia, kata Singih. Dari sudut pandang negara pengekspor, Indonesia hanya menempati peringkat ke-5 dunia, dan dampak bauksit Indonesia terhadap harga internasional tidak terlalu besar.

Oleh karena itu, perlu ada tindakan sebelum kebijakan ekspor diluncurkan. Pertimbangan ke depan adalah memahami perkembangan smelter yang ada dan membentuk konsorsium untuk mempercepat langkah tersebut, kata Singhi saat memberikan pidato bisnis, Selasa (7 September 2024). . Seharusnya begitu,” katanya.

Langkah kedua adalah menghitung seberapa besar produk turunan bauksit dapat menunjang kebutuhan industri nasional. Salah satunya dengan mengurangi impor bauksit.

Sebelum melanjutkan ekspor bauksit, Singgih berpendapat pemerintah harus mempertimbangkan tujuan utamanya: membangun industri peleburan untuk meningkatkan permintaan aluminium dalam negeri. 

“Dalam hal ini, batasan volume ekspor harus memperhatikan progres pembangunan cadangan dan smelter di tingkat individu dan kelompok,” ujarnya.

Selain itu, jika pemerintah membuka kembali keran ekspor, tahap ekspor harus dilakukan melalui tender atau tergantung pada pertimbangan komitmen eksportir untuk konstruksi resin, kata Singih. 

“Kalau kita ngotot mengekspor tanpa mempedulikan keuntungannya, ini akan menjadi penyesatan yang fatal bagi negara ini dalam hal pengelolaan dan optimalisasi penggunaan bauksit,” kata Singih.

Wakil Ketua Komite VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, telah dilakukan resolusi untuk mencabut larangan ekspor bauksit jika diterapkan kuota ekspor terbatas.

Maman mengatakan pembukaan kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menstimulasi perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

Maman mengatakan: “Komite VII DPR RI merekomendasikan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengkaji ulang dan melanjutkan kebijakan larangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas untuk mendorong keekonomian produksi bauksit sesuai dengan ketentuan hukum terkait. Zona,” ujarnya. Konsultasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (7 Agustus 2024).

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan channel WA.