Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang kini mendapat tekanan mundur dari jabatannya pasca insiden serangan siber di server Pusat Data Nasional (PDN), tercatat memiliki kendaraan senilai Rp 830 juta di garasinya.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan pada 31 Maret 2024, total harta yang dilaporkan Budi Arie mencapai Rp102.117.900.000 atau setara Rp102,11 miliar.

Tercatat, Budi hanya memiliki tiga mobil dengan total nilai Rp 830 juta. Rinciannya, Budi memiliki mobil Honda HR-V RU5 1.8 RS 2019 senilai Rp 380 juta, VW SCIROCO 2014 senilai Rp 240 juta.

Selain itu, Menkominfo Budi Arie juga memiliki HRV tahun 2016 senilai Rp 210 juta yang merupakan hadiah.

Aset terbesar Budi Arie terletak pada aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 62,75 miliar. Ia memiliki empat bidang tanah dan bangunan hasil produksi sendiri yang berlokasi di Tangsel, Jakarta Pusat, Tanggerang, dan Bekasi.

Lalu ada tanah dan bangunan hibah tanpa akta yang berlokasi di Jakarta Utara senilai 1,5 miliar. Rp. Selain itu, terdapat lima bidang tanah dan bangunan cagar budaya di Bekasi dan satu bidang tanah di Padang.

Ia juga mencatat total nilai harta bergerak lainnya sebesar 2,37 miliar. Rp. Selain itu, ia memiliki surat berharga senilai Rp24,5 miliar serta alat likuid senilai Rp11,65 miliar.

Petisi “PDNS Kena Ransomware, Menkominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” Sempat beredar kabar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi akan turun tahta. Petisi ini dimulai oleh organisasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada 26 Juni 2024.

Dalam petisi tersebut tertulis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan data dan informasi, termasuk keamanan, harus bertanggung jawab atas serangan ransomware yang terjadi saat ini terhadap PDNS.

Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka atas situasi ini, demikian bunyi petisi tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah mengevaluasi secara matang serangan ransomware di Pusat Data Sementara Nasional (PDNS) beberapa waktu lalu.

“Iya semua sudah kita evaluasi, yang penting cari solusinya supaya tidak terulang lagi, dengan membackup semua data nasional kita, jadi kalau sampai terjadi lagi kita tidak kaget,” ujarnya kepada wartawan. .

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel