Bisnis.com, BATAM — Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto telah menandatangani surat keputusan (SC) tentang pembentukan Tim percepatan penyelesaian permasalahan operasional migas.

Pada 26 Maret 2024, Hariyanto menandatangani perintah untuk memfasilitasi penyelesaian pembatasan investasi bagi kontraktor koperasi (KKKS) di Riau. 

Hariyanto mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen membantu menghilangkan hambatan dan memperbolehkan kegiatan hulu migas di lapangan. 

Melalui tim percepatan ini, Hariyanto berharap produksi minyak dan gas (migas) Provinsi Riau dapat meningkat setiap tahunnya. 

“Pemerintah daerah harus mendukung tanpa kecuali KPK yang ada permasalahan, untuk tetap berproduksi,” kata Hariyanto saat konferensi pers jelang IOG SCM & NCB Summit di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (04/07/2024). ). . 

Kepala Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, pemerintah provinsi belakangan ini efektif mendorong penyelesaian berbagai kendala kegiatan operasional KKKS di lapangan. 

Misalnya, menurut Rikky, terkait persoalan tumpang tindih lahan milik negara (BMN) dan beberapa lahan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). 

“Dalam waktu dekat akan ada pembaruan Pergub tahun 2020 karena disesuaikan dengan kondisi saat ini di tahun 2024 dan pembebasan lahan harus dalam mode pendapatan,” kata Rikky saat ditemui usai kegiatan. 

Melalui peninjauan ini, kata Rikky, diharapkan investasi KKKS di beberapa blok migas lebih leluasa dalam bekerja sama dengan masyarakat di lapangan. 

“Paling tidak dengan SK Gubernur [revisi], KKKS dalam hal perundingan, masyarakat tidak dipaksa untuk melihat perbaikan nilai yang bisa atau diinginkannya,” ujarnya. 

Seperti diketahui, kebijakan Tim Percepatan Penyelesaian Masalah Operasional Migas ini ditandatangani sekitar tiga bulan setelah serah terima sertifikat pengalihan 10% saham (PI) dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) ke Regional. Badan Usaha Milik (BUMD) PT Riau Petroleum Rokan (RPR). 

Sedangkan nilai PI PHR 10% mencapai Rp 3,5 triliun. Dana PI sebesar 10% akan dibayarkan selama masa operasional PHR sejak dimulainya peralihan pengelolaan, yaitu 9 Agustus 2021 sampai dengan 30 Oktober 2023.

Sementara itu, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatat produksi minyak perseroan dari blok Rokan di Riau mencapai 161.623 barel minyak per hari (BOPD) sepanjang tahun 2023. Pertamina sendiri mulai mengoperasikan blok Rokan pada 9 Agustus 2021. Sebelumnya, pihaknya merupakan salah satu ladang minyak dan gas utama di Tanah Air selama 50 tahun yang dioperasikan oleh Chevron (dahulu Caltex). 

Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pengeboran sumur terus ditingkatkan untuk menambah volume cadangan migas di blok tersebut.  

PHR berhasil mengebor lebih dari 1.000 sumur, melakukan kegiatan 15.000 pekerjaan sumur (WO) dan intervensi sumur (WIWS) yang menyerap 60% tingkat komponen dalam negeri (TKDN).   

“Blok Rokan mencatat produksi migas hampir 59 juta barel sepanjang tahun 2023. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu sebesar 57,3 juta barel,” kata Fadjar dalam siaran pers, Senin (20/05/2024). 

Pada tahun 2024, PHR akan terus meningkatkan produksi migas dengan melakukan pemboran terpadu untuk menjamin sumur minyak berkualitas, efisien, andal, dan aman. Sebanyak 570 sumur akan dibor tahun ini guna menambah cadangan minyak nasional di blok Rokan. 

“Pertamina berhasil mereposisi blok Rokan sebagai penyumbang produksi minyak terbesar Indonesia sebesar 161.623 barel minyak per hari,” kata Fadjar.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel