Bisnis.com, Jakarta – Pernyataan menarik datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyelenggaraan Pusat Data Nasional atau PDN, yakni serangan ransomware disebabkan oleh kementerian/lembaga yang tidak mematuhi penggunaan sistem. . memiliki

Rapat kerja Komisi I DPR pekan lalu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berlangsung sangat panas. Anggota dewan meminta klarifikasi terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), dan juga menanyakan kementerian/lembaga mana yang terkena dampaknya.

Ketua Komisi DPR Mitya Hafid bahkan menyebut serangan siber terhadap PDNS lebih merupakan akibat dari kebodohan, bukan masalah tata kelola. Penyebabnya, tidak ada cadangan data (backup) untuk sistem PDN kritis.