Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang Januari hingga Mei 2024, belanja subsidi termasuk bahan bakar dari kas negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 mencapai Rp 77,8 triliun. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi subsidi meningkat 3,7% year-on-year. 

Subsidi yang diberikan mencapai Rp77,8 triliun, naik 3,7% dibandingkan belanja subsidi Mei lalu yang mencapai Rp75,1 triliun, ujarnya dalam konferensi pers APBN kita, Kamis (27/6/2024). . 

Sri Mulyani membandingkan realisasi belanja subsidi pada Januari-Mei 2022 yang tercatat sebesar Rp75,4 triliun atau meningkat 33,3% dibandingkan tahun 2021, karena kenaikan harga minyak yang relatif tinggi. 

Padahal, pada periode yang sama tahun 2020 dan 2021, belanja subsidi mencapai Rp48,9 triliun dan Rp56,6 triliun.  

Sri Mulyani mengamini, selama tiga tahun berturut-turut atau tahun 2022, 2023, dan 2024 belanja subsidi memang akan cukup besar.  

Selain kenaikan harga dan volume, depresiasi nilai tukar rupee menjadi faktor meningkatnya realisasi biaya subsidi. 

“Peningkatan dibandingkan tahun 2021, saat harga minyak belum mencapai level tinggi, disebabkan oleh kombinasi harga minyak, nilai tukar, dan volume,” jelasnya. 

Dalam pidatonya, Bendahara Negara mengatakan, bahan bakar yang disalurkan dari APBN sebanyak 5,57 juta kiloliter, turun 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara penjualan gas cair (2,7 ton) meningkat 1,9% (dibandingkan periode yang sama tahun lalu). 

Belanja bersubsidi juga dialokasikan untuk listrik umum yang digunakan oleh 40,4 juta pelanggan. Jumlah pelanggan terdaftar meningkat 3,1% year-on-year dibandingkan sebelumnya 39,2 juta pelanggan. 

Sedangkan untuk subsidi nonenergi, pemerintah memberikan subsidi bunga Pinjaman Usaha Rakyat (KUR) dari pendapatan yang dihimpun dari masyarakat. 

Tercatat, jumlah penyalur KUR meningkat menjadi Rp 114,7 triliun, naik dari Rp 80,3 triliun pada tahun lalu atau meningkat 42,9% (year-on-year). Di saat yang sama, jumlah peminjam juga meningkat dari sebelumnya 1,5 juta orang menjadi 2 juta orang. 

“APBN bekerja langsung untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai subsidi BBM, LPG yang digunakan masyarakat, listrik yang digunakan oleh 40 juta pelanggan serta usaha kecil mulai dari Rp2 juta hingga Rp114,7 triliun. berupa pinjaman yang disalurkan dengan bunga yang disubsidi oleh masyarakat,” ujarnya.  

Mengenai perkiraan biaya subsidi ke depan seiring melemahnya rupee saat ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rakhmatarwata mengaku belum bisa memberikan jawaban. 

Hal ini terjadi pada saat pemerintah akan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) laporan APBN tengah tahunan, yang berisi prakiraan untuk sisa tahun ini, pada awal Juli. 

“Laporan semester pertama biasanya disertai prakiraan sisa tahun. Namun sejauh ini kami terus berupaya agar tetap dalam batas yang ditetapkan dalam APBN kami, ujarnya dalam konferensi pers yang sama. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA.