Bisnis.com, Jakarta – Direktur Jenderal Fiskal (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN) rupanya mengganggu layanan perpajakan.

Dia menjelaskan, penyerangan terhadap PDN mengganggu layanan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Warga Negara Asing (WNA) hingga dicabut.

Ia mengatakan dalam konferensi pers APBN, Kamis (27 Juni 2024), “Dari sisi pelayanan kepada wajib pajak, ada satu hal yang menjadi kendala, yaitu layanan pendaftaran NPWP online bagi wajib pajak PMA, termasuk wajib pajak luar negeri.”

Sorio menjelaskan, kejadian tersebut menimbulkan kendala bagi DJP dalam validasi nomor paspor saat memproses pendaftaran NPWP orang asing melalui sistem. 

“Karena dalam proses itu kita harus memvalidasi nomor paspornya dan itu ada di layanan imigrasi. Berdampak pada akses kita terhadap validasi data keimigrasian,” jelasnya.

Meski demikian, Suryo memastikan data Direktorat Jenderal Pajak tetap terlindungi dan layanan lain tidak terkena dampak serangan ransomware tersebut.

“Sejauh ini kami sudah mencoba melakukan pengecekan dan mengusut tuntas, Ditjen Pajak belum ada informasi yang terkena dampak ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional kemarin,” kata Sorio.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memprioritaskan pemulihan data layanan publik pasca serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN). 

Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, mengatakan saat ini lima tenant atau organisasi pemilik data tersebut telah pulih. 

“Kami prioritaskan pemulihan pelayanan publik dan hari ini sudah dipulihkan 5 tenant, pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Layanan Perilaku LKPP, Layanan Izin Acara Marawis, Halal Kementerian Agama dan Kedari Kota, ASN Digital,” kata Usman dalam jumpa pers, Rabu (26 Juni 2024). 

Selain itu, mereka juga mengaku mengutamakan pemulihan karena jumlah tenant kementerian/lembaga yang memiliki data cadangan sebanyak 44 tenant.

Kemudian dia berharap hingga akhir bulan ini sudah ada 18 penyewa yang bisa diperbaiki atau direklamasi.

“Kita berharap bisa mendatangkan kembali lebih banyak lagi tenant atau kementerian/fasilitas setiap harinya, dan akhir bulan ini akan ada 18 orang yang didatangkan kembali,” ujarnya.

Ia mengatakan Kominfo, Telkom, BSSN dan instansi terkait akan terus berupaya memastikan pemulihan cepat agar masyarakat tidak mengganggu akses layanan publik dan kementerian/lembaga.

Sementara itu, BSSN menyatakan telah bekerja sama dengan seluruh instansi terkait, termasuk Bareskrim Polri, untuk bekerja keras demi pemulihan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel