Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memastikan pengelolaan APBN secara cermat.

Pasalnya, jelasnya, faktor dalam negeri bisa menekan rupee dengan meningkatnya permintaan valas perusahaan, termasuk repatriasi dividen, serta persepsi keberlanjutan fiskal ke depan.

Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku salah satu perwakilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) membahas dinamika pasar terkait perkembangan pembahasan APBN dengan DPR di Istana Presiden, Senin (20/6/2024). . ).

Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan baru agar mereka dapat melihat seluruh aspek APBN dikelola secara transparan dan hati-hati agar menjadi instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan baru secara berkelanjutan, ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Bendahara Negara menjelaskan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)—Ma’ruf Amin masih mengkaji potensi defisit APBN 2025.  

Lebih lanjut, untuk APBN 2025, Sri Mulyani mengatakan defisit akan ditetapkan pada kisaran 2,21-2,8%. Diharapkan dengan rentang defisit yang cukup lebar dapat membantu pemerintahan baru dalam melaksanakan agendanya.

Artinya, kita akan mampu menjaga kehati-hatian fiskal dan tetap berkelanjutan, namun sekaligus mampu beradaptasi dengan program-program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru pada tahun 2025, ujarnya.

Menurutnya, APBN saat ini dalam posisi aman. Hal ini terlihat dari defisit yang masih berada di bawah batas yang ditetapkan sebesar 3% PDB.

Dengan kata lain, Pemerintah mempunyai cadangan anggaran yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Misalnya pada tahun 2023, cadangan anggaran pemerintah sebesar Rp 100 triliun digunakan untuk mengurangi kebutuhan pendanaan pasar dan menjaga imbal hasil SBN pada tingkat yang aman. Meski masih naik daun, namun SBN masih terjaga dengan baik. 

Oleh karena itu, lanjutnya, terkait dengan program presiden dan wakil presiden (Wapres) terpilih periode 2024-2029, pemerintah saat ini akan terus melakukan koordinasi dalam pengelolaan APBN ke depan. 

“Sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk mendapatkan gambaran kebutuhan anggaran dan mekanisme pelaksanaan program tersebut. Nanti akan dibahas dan dijelaskan oleh tim Pemerintahan baru, namun untuk APBN, sejak dibahas dan dilakukan persiapan, sekarang sudah mulai perhitungannya,” ujarnya.

Mantan CEO Bank Dunia ini juga berpesan kepada Prabu dalam kepemimpinannya ke depan agar APBN tetap pada posisi yang aman juga. Kami memperkirakan defisit akan tetap di bawah batas yang ditetapkan sebesar 3% dari PDB. 

Pesannya, APBN harus dijaga dengan hati-hati karena merupakan instrumen penting bagi pemerintah, dan juga dari segi keberlanjutan dan komitmen menjaga defisit pada level 3% dengan rasio utang/PDB dalam batas yang dapat diterima dan Tingkat kehati-hatian bisa menjadi landasan stabilitas pemerintahan baru ini, kami akan terus berkomunikasi,” tutup Sri Mulyani.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel