Bisnis.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengajukan usulan tinggi pada tahun anggaran (2025) atau awal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto senilai Rp3,5 triliun.  

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Ascolani menjelaskan angka tersebut meningkat sebesar $2,8 triliun atau sekitar $700 miliar dari tahun anggaran 2024. 

“Kami melaksanakan tiga program utama dari 5 program yaitu kebijakan fiskal, pengelolaan pendapatan negara dan Ducman dengan pagu sebesar Rp3,52 triliun pada tahun 2025, meningkat sekitar $2,82 triliun dibandingkan tahun 2024,” ujarnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Komisi XI DPR dari Eselon I Kementerian Keuangan, Senin (10/6/2024).

Menurut Ascolani, belanja terbesar tercatat pada jabatan penunjang administrasi (Dukman) yang mencapai Rp 2,57 triliun yaitu Jumlahnya mencapai Rp 1,93 triliun pada tahun 2024. 

Program ini mencakup hukum dan litigasi, pengelolaan keuangan dan properti negara (BMN), pengelolaan komunikasi dan informasi publik, pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan pemantauan internal. 

Lalu ada batasan Rp. 927,63 miliar tersedia untuk pengelolaan pendapatan negara melalui perumusan kebijakan administratif. 

Selain itu, Ascolani mengatakan pihaknya menangani protes/banding/gugatan, pemantauan dan penegakan hukum, serta pelayanan, komunikasi dan pendidikan. 

Bagian yang lebih kecil yakni Rp16,91 miliar akan digunakan untuk kebijakan fiskal DJBC. Mulai dari perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional hingga pemantauan kondisi fiskal. 

Sedangkan penerimaan negara yang dihimpun Direktorat Bea dan Cukai adalah Pada akhir April 2024 mencapai 95,7 triliun dolar.  

Pendapatan kepabeanan dan keluarga menyumbang 29,8% terhadap APBN 2024, dengan pendapatan bea keluar (BK) tumbuh sebesar 1,3% (year-on-year/tahun pertama). 

Peningkatan kas negara dari bea cukai dan rumah tangga berasal dari pajak ekspor sebesar Rp 5,8 triliun pada Januari hingga April. Capaian tersebut mencakup 33% dari target APBN 2024. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel