Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahli Lahadalia meminta Korea Utara mengundang Menteri Keuangan Sri Muliani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monarf.

Bahli mengatakan, Sri Muljani dan Suharso sebaiknya memberikan penjelasan soal anggaran Kementerian Investasi/BKPM yang dipotong dari pagu indeks tahun 2025.

Sementara itu, laporan Bahril kepada Komisi ke-6 Korea Utara RI mengungkapkan, angka anggaran indikatif Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 hanya sebesar $681,8 miliar. Jumlah itu turun hampir 50 persen dari anggaran tahun 2024.

“Saya akan meminta pimpinan Komisi VI Korea Utara mengundang Menteri Keuangan [Sri Muliani] dan Bappenas [Suharso Monarfa] untuk menjelaskan hal ini [masalah Khamchot],” kata Bahl dalam pertemuan dengan Komisi VI Korea Utara. Selasa (11/6/2024).

Bahl mengaku bingung dengan langkah pemerintah yang memotong anggaran kementerian.

Sebab, pemerintah tidak pernah mengetahui teori ekonomi yang menentukan batas indikatif anggaran tahun 2025 bagi kementerian yang dipimpinnya.

“Jadi saya ingin sampaikan dalam forum ini bahwa RKP yang dibuat Bapenas dan Menteri Keuangan IDR tidak sesuai dengan usulan anggaran sebesar $1,85 triliun,” ujarnya.

Bahil juga menjelaskan, rencana penjaminan anggaran yang direncanakan pihaknya pada tahun 2025 tidak masuk akal jika target investasi pada tahun 2025 sebesar 1,8 triliun 8 miliar.

Karena dengan anggaran sebesar ini, perkiraannya hanya $800 triliun.

Makanya saya bilang saja RKP harus kita revisi, dari Rp 1,850 triliun menjadi 800,8 miliar, itu yang saya lakukan bersama tim, kata Bahil.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran VA